Breaking News:

Antisipasi Kedatangan Pemudik di DIY

Mudik ke Klaten Tak Bawa Surat-surat, Wajib Karantina Mandiri dan Biaya Tanggung Sendiri

Warga masyarakat Kabupaten Klaten diperantauan dilarang untuk mudik, jika tetap nekat pulang kampung alias mudik ke Klaten saat lebaran Idulfitri

TRIBUNJOGJA/ Almurfi Syofyan
Gapura Perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten akan menjadi posko utam penyekatan bagi pemudik Idulfittri 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. 

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Warga masyarakat Kabupaten Klaten diperantauan dilarang untuk mudik, jika tetap nekat pulang kampung alias mudik ke Klaten saat lebaran Idulfitri 1442 Hijriah diwajibkan menunjukan surat perjalanan dan surat bebas COVID-19.

Seandainya tidak memiliki surat atau dokumen tersebut, wajib melakukan karantina mandiri dengan biaya karantina dibebankan kepada pemudik itu sendiri.

Aturan itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro dalam diktum keempat belas huruf b.

Baca juga: Sebanyak 1.100 Orang Ikuti Vaksinasi Massal Covid-19 di Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten bakal mengeluarkan instruksi turunan guna menindaklanjuti Inmendagri Nomor 9 Tahun 2021 tersebut dalam waktu dekat ini.

"Intinya itu kan dilarang mudik, terus masih ada yang ngeyel tetap ingin mudik, maka mereka akan menanggung biaya karantinanya secara mandiri," ujar Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Klaten, Ronny Roekmito, saat ditemui di pendapa Pemkab Klaten, Selasa (20/4/2021).

Diakui Ronny, nantinya para pemudik tersebut menjalani karantina mandiri di tempat karantina yang sediakan di tingkat kecamatan, desa atau kelurahan.

Meski begitu, Ronny mengakui, belum semua desa dan kelurahan di Klaten punya gedung atau ruangan yang bisa digunakan bagi pemudik untuk menjalani karantina secara terpusat itu.

"Nanti juga bisa karantina mandiri di rumah tapi wajib menerapkan protokol kesehatan dan jangan ada interaksi dengan keluarga dulu," imbuhnya.

Disinggung terkait berapa lama pemudik di Klaten menjalani karantina mandiri, diakui Ronny masih dalam pembahasan di tingkat Pemkab Klaten.

"Kalau dalam Inmendagri, dikatakan pemudik wajib karantina mandiri lima hari (5x24 jam), tapi kalau nanti di Klaten akan kita sesuaikan apakah lima atau tiga hari, sebab mengikuti kearifan lokal kita," ucapnya.

Baca juga: Peta Sebaran Covid-19 hingga Rabu 21 April 2021 Pagi Ini: Rincian Tambahan Kasus Baru di 34 Provinsi

Disamping itu, Ronny menegaskan, meski pemudik wajib karantina mandiri dengan biaya sendiri, namun jika nantinya pemudik positif COVID-19 seluruh biaya perawatan akan ditanggung oleh pemerintah.

Ia pun memaparkan jika untuk melakukan pengawasan pemudik selama menjalani karantina mandiri, pihaknya bakal memaksimalkan posko ditingkat kelurahan dan desa.

"Nanti petugas posko di tingkat desa yang akan langsung berhubungan dengan pemudik itu menanyakan surat tes rapid antigen dan pemeriksaan lainnya," tandasnya. (Mur)

Penulis: Almurfi Syofyan
Editor: Kurniatul Hidayah
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved