Breaking News:

Pemda DIY dan BPJS Kesehatan Rumuskan MoU untuk Tingkatkan Kepatuhan Badan Usaha

BPJS Kesehatan bersama Pemda DIY tengah berencana meneken nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU)

Istimewa
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti bertemu dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - BPJS Kesehatan bersama Pemda DIY tengah berencana meneken nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) guna meningkatkan kepatuhan badan usaha untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menyampaikan, MoU yang akan diajukan kepada Pemda DIY nantinya berisi menyelarasakan pemahaman implementasi terkait perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 tahun 2018 menjadi PP Nomor 64 tahun 2020.

Kemudian juga dilandasi dengan adanya badan usaha-badan usaha yang pekerjanya belum didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Dalam hal ini berarti tingkat kepatuhan masih perlu ditingkatkan.

Baca juga: Dewi Fortuna Sedang Berpihak pada 6 Zodiak Ini Akhir Pekan Besok, Harimu Penuh Cinta!

 
Selaini itu, melalui penyelenggaraan MoU diharapkan pula dapat meningkatkan literasi bagi masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait skema-skema dalam BPJS Kesehatan.

“Tadi, Sri Sultan menginginkan literasi dan edukasi agar masyarakat lebih paham terhadap BPJS kesehatan. Ini terkait dengan konsep gotong-royong dan lain-lainnya,"  ujar Ghufron usai bertemu dengan Gubernur DIY pada Jumat (16/4/2021).

"Bisa dengan berbagai mekanisme mulai dari pertemuan di PKK sampai teknologi baru dengan Whatsapp dan lain sebagainya,” sambungnya.

Ghufron optimis MoU mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat DIY, mengingat saat ini tingkat kepersertaan BPJS Kesehatan do Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta telah menyentuh angka 95 persen.

“Nanti dengan MoU ini kita berharap kabupaten/kota bisa mendaftarkan menjadi peserta, sehingga perluasan meningkat. DIY ini terutama di provinsi sangat membantu apabila ada yang sakit belum menjadi peserta sudah dibantu oleh provinsi. Nah, selanjutnya kabupaten/kota harus saling mendaftarkan,” ungkap Ghufron.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengungkapkan, MoU antara Pemda DIY dan BPJS Kesehatan perlu dilakukan mengingat adanya Peraturan Pemerintah No. 64 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 82 tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Guna melaksanakan amanat dalam PP tersebut, baik gubernur dan bupati/walikota akan mengeluarkan keputusan di level daerah berlandaskan pada aturam perubahan.

“BPJS memang seperti perusahaan tapi kan perusahaan negara yang dasarnya ada peraturan yang menyertainya. Mestinya daerah juga bisa melakukan kebijakan itu untuk memaksimalkan kepatuhan badan usaha dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat,” kata Sri Sultan.

Baca juga: Legislatif Dorong Pembayaran THR Bagi Pekerja di Kota Yogyakarta Maksimal H-7 Lebaran

Dari Surat Keputusan (SK) yang sangat mungkin dikeluarkan Gubernur dan Bupati/Walikota itu Sri Sultan berharap bisa mendorong literasi kepada mereka para pemilik usaha.

“Tujuan kerjasama adalah mendorong kesadaran badan usaha ini untuk jadi peserta ya. Kan kalau sekarang di perusahaan baru separuh atau sepertiga yang ikut, bisa meningkat jadi semua tenaga kerjanya mestinya masuk di BPJS untuk bisa ditanggung. Nah hal seperti itu otomatis jadi materi MoU nanti,” papar Sri Sultan. (tro)

Penulis: Yuwantoro Winduajie
Editor: Kurniatul Hidayah
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved