Legislatif Dorong Pemkot Yogya Segera Tentukan Nasib PKL di Jalan KHA Dahlan Yogyakarta

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kalangan legislatif menuntut Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta supaya segera memberi kepastian kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan KHA Dahlan, Kota Yogyakarta.

Pasalnya, mereka kini 'tergusur' karena adanya proyek revitalisasi dan penataan pedestrian.

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto, mengatakan seandainya pemerintah menawarkan relokasi menuju pasar tradisional terdekat, maka hal tersebut harus secepatnya dilakukan.

Pasalnya, ketika terus ditunda-tunda, para pedagang jelas sangat dirugikan.

"Kalau solusinya adalah pemindahan, ya segera saja itu dilakukan. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan proyek ini," tegasnya, Selasa (30/3/2021).

Apalagi, Fokki menandaskan, mendapat pekerjaan, maupun penghidupan yang layak, merupakan hak bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Sehingga, pemerintah, atau dalam hal ini Pemkot Yogyakarta, wajib memberi jaminan pada keseluruhan PKL untuk menerima haknya tersebut.

"Itu kan amanat konstitusi, maka jelas menjadi kewajiban pemerintah. Mereka (PKL Jalan KHA Dahlan), adalah korban kebijakan pemerintah. Jadi, ya, pemerintah harus tanggung jawab di sini," ujar legislator dari PDI Perjuangan itu.

"Terlebih, permasalahan semacam ini terus berulang. Dulu, sebelumnya, masalah PKL yang di selatan Stasiun Tugu juga begini. Bahkan, itu berlanjut ke hukum," imbuhnya.

Agar tidak semakin berkepangan, Fokki pun mengajak para PKL di Jalan KHA Dahlan, untuk mendiskusikan polemik ini dengan kalangan legislatif.

Ia menyampaikan, pintu DPRD terbuka lebar untuk menerima keluh kesah pedagang, agar sengkarut segera menemui titik temunya.

"Biar problemnya jelas, permasalahannya itu bagaimana, teman-teman PKL silakan datang ke kantor. Ya, saya selalu siap, karena memang untuk mendapat solusi terbaik, kita membutuhkan proses dialog," pungkasnya. (*)