Sebanyak 22 Pengelola Website di Empat Kapanewon Ikuti Bimtek dari Diskominfo Kulon Progo

Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Sebanyak 22 pengelola website dari empat kapanewon telah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) desa yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kulon Progo. 

Keempat kapanewon itu di antaranya Samigaluh, Nanggulan, Kokap dan Kalibawang. 

Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik, Diskominfo Kulon Progo, Heri Budi Santosa mengatakan bimtek ini sebagai bagian dari program peningkatan keterbukaan informasi di lingkup desa melalui website dan media sosial (medsos).

Baca juga: Larangan Mudik Lebaran 2021, Begini Respon Bupati Klaten Sri Mulyani

Terlebih PPID desa di Kulon Progo mulai dilirik oleh Komisi Informasi Daerah (KID) DIY karena belum semua kabupaten memiliki PPID tersebut. 

Selain itu, juga bagian dari mempersiapkan monitoring dan evaluasi (monev) bagi badan publik. 

"Diharapkan nanti bisa melengkapi berbagai dokumen pemerintah desa dan informasi yang harus diunggah di website masing-masing. Sehingga mereka bisa melayani pemohon informasi dengan baik karena paling tidak PPID desa harus dapat mengumumkan, menyediakan dokumen dan informasi serta melayani publik dengan mudah, murah dan cepat," ujar Budi, Minggu (28/3/2021). 

Sementara, Kepala Bidang IKPS, Diskominfo Kulon Progo, Bambang Susilo mengajak pengelola website desa untuk lebih aktif dalam pengelolaannya. 

Serta dapat bekerjasama dengan kelompok informasi masyarakat (KIM) yang ada di daerahnya masing-masing sehingga pengisian konten-konten bisa lebih maksimal. 

Selain itu, sebuah website harus disokong oleh media sosial karena bisa komunikasi secara dua arah. 

Baca juga: Kapolres Bantul Minta Keamanan di Gereja Ditingkatkan Pasca Ledakan di Gereja Katedral Makassar

Sehingga dibutuhkan juga adanya branding agar website atau media sosial menjadi lebih menarik baik visual maupun konten. 

Bambang melanjutkan, dengan adanya KIM, diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah desa sebagai bagian dari terminal informasi. 

Serta menjadi kontrol sosial yang ada di pemerintah desa dalam menyampaikan atau memberikan kritik. (scp)