Breaking News:

Layani Warga Secara Terpadu dan Berbasis TI, Wali Kota Magelang Tanda Tangani Penyelenggaraan MPP

Wali Kota Magelang Muchamad Nur menjelaskan, penyelenggaraan MPP merupakan salah satu program unggulan Kota Magelang yang akan diluncurkan pada 2022.

Penulis: Dwi Nur Hayati | Editor: Mikhael Gewati
Dok. Humas Pemkot Magelang
Wali Kota Magelang menandatangani komitmen penyelenggaraan MPP pada 2021 dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (2/3/2021). 

TRIBUNJOGJA.com - Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz mengatakan, penandatangan komitmen Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi langkah awal Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang dalam rangka mempercepat dan menyederhanakan proses pelayanan perizinan bagi masyarakat.

“Dengan adanya komitmen ini, kami berharap dapat melayani warga Kota Magelang dalam satu tempat secara terintegrasi dan terpadu berbasis teknologi informasi (TI),” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tribun Jogja, Kamis (4/3/2021).

Pernyataan tersebut Aziz sampaikan usai menandatangani komitmen penyelenggaraan MPP pada 2021 dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ((Kemenpan RB) di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (2/3/2021).

Pada kegiatan yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan (prokes) ketat itu, turut dilakukan penandatanganan komitmen bersama 24 bupati dan 16 wali kota di Indonesia. Penandatanganan disaksikan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa.

Aziz menjelaskan, penyelenggaraan MPP merupakan salah satu program unggulan Kota Magelang yang akan diluncurkan pada 2022.

Sebagai penyelenggara MPP, organisasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang telah melaksanakan koordinasi dengan instansi pusat dan daerah yang akan bergabung dan menyiapkan payung hukum.

Tak hanya instansi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan swasta juga ikut dalam koordinasi tersebut.

"Disamping itu, kami juga menyiapkan sarana dan prasarana, sumber daya manusia (SDM) pelayanan dan sistem informasi pelayanan yang terintegrasi hingga pelaksanaan peluncuran MPP nanti," ujar Aziz, didampingi Sekretaris Daerah Joko Budiyono dan Kepala DPMPTSP Muchamad Abdul Azis.

Menurutnya, Pemkot Magelang melalui DPMPTSP sudah melaksanakan rapat koordinasi (rakor) pembahasan MPP. Rakor tersebut dilaksanakan bersama lingkup internal maupun instansi vertikal, BUMN atau BUMD, swasta dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Adapun hal yang dibahas antara lain, terkait pembuatan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 50 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan MPP dan konsultasi dengan Kemen PANRB dan penandatanganan komitmen kepala daerah.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved