Breaking News:

Bisnis

Restrukturisasi UMKM Diperpanjang hingga 2022, OJK DIY Minta Perbankan Lebih Selektif

OJK meminta kepada perbankan agar lebih selektif dalam menyalurkan restrukturisasi kepada UMKM.

Penulis: Nanda Sagita Ginting | Editor: Gaya Lufityanti
Tribunjogja/Kurniatul Hidayah
Kepala OJK DIY Parjiman 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting

TRIBUNJIGJA.COM, YOGYA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta kepada perbankan agar lebih selektif dalam menyalurkan restrukturisasi kepada UMKM yang diperpanjang hingga Maret 2022 mendatang.

Sebelumnya melalui POJK No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease berlaku hanya sampai 31 Maret 2021.

Kepala OJK DIY, Parjiman mengatakan, perpanjangan restrukturisasi yang dilakukan pemerintah untuk menghindari menurunnya kualitas debitur.

Baca juga: Lanjutkan Stimulus PEN 2021, Berikut Skema Penyaluran pada Perbankan dan Perusahaan Pembiayaan

"Ini kan kebijakan lanjutan, sehingga perpanjangan restrukturisasi akan dilakukan lebih selektif lagi dalam menyalurkan pinjaman. Di mana lembaga keuangan harus mengutamakan debitur yang mempunyai peluang recovery yang baik. Kemudian, lembaga keuangan juga diminta untuk memiliki cadangan untuk mengantisipasi adanya kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) dari para nasabah," jelasnya kepada Tribunjogja.com, pada Kamis (25/02/2021).

Ia menambahkan, agar perbankan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk menghindari terjadinya moral hazard.

Meskipun diperpanjang, skema restrukturisasi masih sama dengan tahun sebelumnya.

Baca juga: OJK Luncurkan Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025

Kebijakan restrukturisasi bagi debitur yang terdampak COVID-19  tetap berlaku  yakni penilaian kualitas kredit atau pembiayaan hanya berdasarkan ketepatan  pembayaran pokok atau bunga untuk kredit pembiayaan sampai Rp10 miliar.

Selain itu, juga mengatur penetapan kualitas kredit pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi, dan pemisahan penetapan kualitas untuk kredit pembiayaan baru.

"Aturan pokoknya  tetap sama. Namun, dalam kebijakan baru ada penyesuaian peraturan untuk manajemen risiko yakni terkait persediaan likuditas bank. Di mana, bank diperbolehkan menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit dengan tingkat kemampuannya. Langkah ini dilakukan, agar tidak menjadi bumerang bagi bank itu sendiri," pungkasnya. ( Tribunjogja.com

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved