TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Anggota DPRD Kabupaten Bantul, Supriyono akhirnya buka suara terkait dengan videonya yang viral di media sosial hingga berujung protes para relawan.

Video berisi pernyataan Supriyono sebelumnya viral di media sosial setelah dia menyebut hidup dan mati ada di tangan Tuhan, jangan semuanya dicovidkan.

Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bantul tersebut juga mengatakan pemakaman COVID-19 seperti pemakaman anjing, dan Dinas Kesehatan mendapat proyek atas pemakaman tersebut.

Para relawan yang tak terima atas pernyataan Supriyono kemudian menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Bantul.

Relawan meminta anggota DPRD tersebut untuk meminta maaf secara terbuka, baik melalui media massa, media sosial, maupun secara kelembagaan. 

Jika dalam 1 x 24 jam tidak ada permintaan maaf, maka relawan akan menempuh jalur hukum.

Sayangnya Supriyono enggan berkomentar banyak. Ia menyebut tengah berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Kabupaten Bantul.

"Nembe koordinasi dengan pimpinan,"katanya singkat.

Baca juga: Anggota DPRD Sebut Penguburan Jenazah Covid-19 Seperti Pemakaman Anjing, Ini Respon Pemkab Bantul

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Bantul Prihatin Atas Aksi Viral Anggotanya yang Sebut Proyek Pemakaman Covid-19

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bantul, Subhan Nawawi prihatin atas pernyataan yang disampaikan oleh anggota DPRD Bantul, Supriyono. Menurut dia, pernyataan Supriyono tidak semestinya disampaikan. 

"Jelas kami anggota dewan juga prihatin atas pernyataan seperti itu. Artinya pernyataan seperti itu semestinya tidak dilakukan oleh pejabat publik.

Kita mau bersama-sama menangani COVID-19, tidak boleh meremehkan siapapun apalagi menuduh. Apalagi perjuangan FPRB dan relawan sudah mati-matian, seharusnya apresiasi, mendukung,"ujarnya.

Ia menambahkan pihaknya sudah memanggil Supriyono untuk melakukan klarifikasi. Namun telpon dan pesan darinya belum mendapat respon. 

Terkait dengan sanksi, pihaknya tidak bisa serta merta memberikan sanksi. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Kehormatan DPRD Bantul untuk memberikan sanksi. 

"Kami akan lihat pada saat rapat pimpinan. Sanksinya seperti apa nanti akan dilihat saat klarifikasi dengan BKD,"tambahnya. (Christi Mahatma Wardhani)