Laporan Reporter Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia (BI) akan memberikan relaksasi untuk kredit pemilikan rumah (KPR) dengan down payment (DP) senilai 0 persen selama sepuluh bulan terhitung mulai Maret 2021 mendatang bersamaan dengan relaksasi kendaraan mobil.

Dengan begitu pemerintah akan melonggarkan rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) Kredit/Pembiayaan Properti menjadi paling tinggi 100 persen.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, peraturan akan berlaku untuk semua produk properti.

Baca juga: Puslatda Panahan DIY Tetapkan 16 Atlet untuk Ikut PON XX Papua 2021

Diharapkan adanya kebijakan ini dapat meningkatkan kredit dan dapat memulihkan sektor properti yang terdampak pandemi.

"Namun dalam penyalurannya tidak semua bank dan perusahaan pembiayaan bisa menyalurkan kelonggaran KPR. Dalam memberikan relaksasi harus menerapkan prinsip kehati-hatian," jelasnya dalam konferensi pers pengumuman RDG bulanan di kanal resmi BI, pada Kamis (18/02/2021).

Hanya bank dan perusahaan pembiayaan yang memiliki rasio kredit bermasalah (NPL) dan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) di bawah 5 persen yang bisa menyalurkan keringanan tersebut.

Untuk bank yang NPL di atas 5 persen tetap dilonggarkan tapi pelonggarannya tidak sampai 0 persen atau tidak sampai 100 persen.

Sementara untuk bank dengan NPL di atas 5 persen masih bisa menyalurkan keringanan namun besarannya berbeda yakni sekitar 90-95 persen.

Menanggapi hal tersebut, Tommy Dwi Putra, ahli pemasaran perusahaan pembangunan perumahan, PT Maro Anugrah Jaya yang berlokasi di Jalan Titi Bumi, Gamping, Sleman menuturkan kebijakan tersebut belum tentu dapat menggairahkan iklim properti.