Breaking News:

DJPb Kanwil DI Yogyakarta Sebut APBN Berperan Penting Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kantor Wilayah (Kanwil) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menilai anggaran pendapatan

TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kantor Wilayah (Kanwil) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menilai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sangat berperan dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta, Sahat MT Panggabean mengatakan APBN masih menjadi instrumen penting dalam menangani dampak pandemi.

"APBN diharapkan mampu menyokong pemulihan ekonomi di tahun 2021 ini. Adapun melalui anggaran PEN 2021 sudah dialokasikan dana sebanyak Rp627,9 triliun yang diperuntukkan menangani pandemi," jelasnya kepada Tribun Jogja, pada Kamis (11/02/2021).

BREAKING NEWS: Mahasiswa UGM Ditemukan Meninggal di Kamar Kos Gondomanan Yogyakarta

Ia menambahkan, dari alokasi dana yang dianggarkan pada PEN 2021 mulai dari permasalahan kesehatan yang dialokasi sebanyak Rp133,07 triliun, perlindungan sosial Rp148, 66 triliun, dukungan UMKM dan Koperasi Rp157,57 triliun.

Kemudian, dana juga dialokasikan untuk insentif usaha dan pajak Rp47,27 triliun, dan program prioritas Rp141, 36 triliun.

"Jadi anggaran PEN 2021 sudah ada segmen-segmen tersendiri. Nantinya, akan dimanfaatkan sesuai kebutuhannya," ujarnya.

Direncanakan pada anggaran kesehatan, dana akan dibagi untuk pengadaan dan operasional vaksin Covid-19, sarana dan prasarana serta alat kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian, serta untuk bantuan iuran BPJS Kesehatan untuk PBPU/BP.

Kemudian, anggaran perlindungan sosial yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana sejumlah bantuan sosial (bansos), mulai dari PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Bansos Tunai 10 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Subsidi Kuota Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), hingga diskon listrik.

Kemudian untuk anggaran yang berkaitan dengan kinerja produktivitas usaha, lanjut Sahat, pemerintah juga sudah membuat rincian dana yang akan digulirkan.

BOB Bersiap Laksanakan Tahap Awal Konstruksi di Kawasan Destinasi Super Prioritas Borobudur

Pada dana dukungan UMKM dan Koperasi akan dialirkan antara lain ke subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan non-KUR, penjaminan loss limit UMKM dan korporasi, dan IJP UMKM dan koperasi.

"Sedangkan, pada insentif usaha dan pajak, pagu ini disiapkan untuk pungutan PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah, serta pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengembalian pendahuluan PPN atau restitusi, PPh final UMKM yang ditanggung pemerintah, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, penurunan tarif PPh badan, PPN tidak dipungut di kawasan berikat/KITE, hingga insentif bea masuk," ujarnya.

Pada program prioritas dana akan disalurkan untuk dukungan pariwisata, ketahanan pangan (food estate), pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi pinjaman daerah, padat karya seluruh kementerian/lembaga, kawasan industri, hingga program prioritas lainnya. (ndg)

Penulis: Nanda Sagita Ginting
Editor: Kurniatul Hidayah
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved