IDEA Yogyakarta Temukan 57 Laporan Kasus Bansos
Perkumpulan Ide dan Analitika Indonesia (IDEA) Yogyakarta turut menyoroti penyaluran beberapa program bantuan sosial (Bansos)
Penulis: Miftahul Huda | Editor: Kurniatul Hidayah
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Perkumpulan Ide dan Analitika Indonesia (IDEA) Yogyakarta turut menyoroti penyaluran beberapa program bantuan sosial (Bansos) pemerintah untuk masyarakat kurang mampu di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Catatan hitam penyaluran bansos oleh pemerintah di DIY pada 2020 kemarin pun masih jelas.
Tercatat IDEA Yogyakarta menemukan sedikitnya 57 laporan kasus yang terindikasi adanya pelanggaran dan penyalahgunaan pemberian bansos bagi masyarakat.
Peneliti IDEA Yogyakarta Ahmad Haedar tak ingin muncul laporan kasus serupa di tahun kedua pandemi COVID-19 ini.
Untuk itu dirinya menegaskan bahwa peran Dinas Sosial (Dinsos) DIY dan Dinsos Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan kepada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sangat diperlukan.
Baca juga: Warga Dengar Teriakan Minta Tolong, Pasutri di Playen Gunungkidul Tewas Tersengat Listrik
Baca juga: Jelang Imlek, Begini Prediksi Keuangan 12 Shio Sepanjang Tahun Kerbau Logam : Waspada Godaan!
"Kemarin kami sudah berikan rekomendasi ke Dinsos, karena temuan kami paling banyak waktu itu pemberian bansos tidak tepat sasaran," katanya, saat dihubungi Tribun Jogja, Minggu (31/1/2021).
Menurutnya ada dua klasifikasi pelanggaran maupun penyalahgunaan yang ia temukan yakni pertama masyarakat kurang mampu dan dinyatakan layak namun tidak mendapatkan bantuan, sementara klasifikasi kedua yaitu masyarakat yang sudah mampu justru menerima bantuan.
Dari hal tersebut, IDEA Yogyakarta menganggap salah satu persoalan penyaluran bansos tersebut berada pada sinkronisasi data.
"Perhatian kami waktu itu pada sinkroniasi data. Khususnya pada verifikasi dan validasi data," tuturnya.
Semestinya, lanjut Haedar, peran desa dan pemerintah kabupaten harus maksimal dalam proses pendataan penerima PKH terutama untuk melaksanakan verifikasi dan validasi.
Karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan oleh Kemensos merupakan data di tahun 2015.
Sementara mulai tahun 2016 hingga 2020 kemarin menurut Haedar seharusnya kondisi kesejahteraan masyarakat dipastikan berubah.
"Mereka memakai DTKS 2015. Padahal kan tentunya ada perubahan. Ada warga yang meninggal, dan ada penerima yang sudah sejahtera. Artinya itu kan perlu ada verifikasi data. Dan itu tugas pemerintah desa dan kabupaten untuk memverifikasi," tegas Haedar.
Perhatian kedua, menurut Haedar, Dinsos Kabupaten/Kota punya kewenangan untuk merekomendasikan ke Kemensos apabila ditemukan pendamping PKH yang menggelapkan bansos masyarakat.
Di sepanjang 2020, IDEA Yogyakarta menemukan dua pendamping PKH yang menyalahgunakan tugasnya.
