Breaking News:

Soal Jam Operasional Selama PSTKM, Biwara : Ini Kebijakan Pusat, Mau Tak Mau Harus Diterapkan

Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di DIY diperpanjang dari tanggal 26 Januari 2021 sampai tanggal 8 Februari 2021 mendatang.

TRIBUNJOGJA.COM / Rendika Ferri
Pemberlakukan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM) di DIY telah masuk pekan kedua. Penurunan pengunjung di Malioboro mencapai 50 persen. Sebagian pedagang terpaksa tak beroperasi karena tak ada pembeli. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM) di DIY diperpanjang dari tanggal 26 Januari 2021 sampai tanggal 8 Februari 2021 mendatang.

Ada beberapa perubahan aturan seperti jam operasional yang semula pukul 19.00 WIB, kini dilonggarkan menjadi pukul 20.00 WIB.

Wakil Ketua Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pemda DIY, Biwara Yuswantana, mengakui jam operasional dilonggarkan hingga pukul 20.00 WIB.

"Iya, 26 Januari - 8 Februari 2021, perpanjangan jam operasional sampai jam 20.00 WIB, sebelumnya pukul 19.00 WIB," katanya, Selasa (26/1/2021).

Hal tersebut juga tertuang dalam Instruksi Gubernur DIY Nomor 4/INSTR/2021 tentang Perpanjangan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di DIY untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

Namun di sana hanya disebutkan, pada poin keempat, pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan atau mal sampai dengan pukul 20.00 WIB.

Baca juga: DPRD Kota Yogyakarta Kembali Bentuk Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19

Baca juga: Bertambah 325 Kasus Baru, Kasus COVID-19 di DIY Tembus 20 Ribu

Selain itu, kegiatan restoran (makan atau minum di tempat sebesar 25 persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar atau dibawa pulang tetap diizinkan sesuai jam operasional restoran.

Menurutnya, perpanjangan PSTKM ini, ada pengurangan kerumunan terutama di kawasan yang jadi pusat perhatian. Aktivitas pada pukul 19.00 WIB menurun drastis.

"Jadi, diharapkan di tahap kedua bisa meningkat. Kedua, PTKM ini kan mandatory,  Kebijakan Pemerintah pusat yang diikuti provinsi se-Jawa dan Bali, kemudian harus mau tak mau harus diterapkan di Jawa Bali, karena memang instruksi dari Satgas pusat," tuturnya.

Prioritas PSTKM kali ini tetap pada penanganan kasus karena terus mengalami peningkatan.

"Sekaran prioritas masih pada penanganan kasus karena kenyataannya beberapa waktu terakhir kita kan sampai 400 tambahan kasusnya. Artinya itu yang menjadi prioritas bagaimana menurunkan potensi penyebaran.

Di dalam instruksi kabupaten atau kota sampai desa meningkatkan pengawasan terhadap penerapan prokes, dan mobilitas warga, karena kluster persebaran sudah di tengah-tengah masyarakat," ujarnya. (Tribunjogja/Rendika Ferri Kurniawan)

Penulis: Rendika Ferri K
Editor: Hari Susmayanti
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved