Breaking News:

Hasil Pilkada Kota Magelang Masuk Daftar Permohonan Sengketa di Mahkamah Konstitusi

Permohonan itu diajukan secara elektronik atau online Jumat (18/12/2020) lalu dan tercatat dalam laman Mahkamah Konstitusi.

dok.istimewa
Tangkapan layar daftar permohonan perkara hasil Pilkada 2020 yang tertera di laman Mahkamah Konstitusi www.mkri.id 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG -  Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 masuk dalam daftar permohonan perkara pilkada serentak tahun 2020 yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Permohonan perkara pilkada 2020 tersebut dapat dilihat dan diakses secara umum melalui situs MK di www.mkri.id.

Dalam daftar perkara wali kota, PHP Walikota Magelang Tahun 2020 berada di nomor 6 dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) dari MK Nomor :24/PAN.MK/AP3/12/2020.

Ketua KPU Kota Magelang, Basmar Perianto, mengatakan pihaknya telah mengetahui adanya pengajuan permohonan perkara pilkada tersebut.

Permohonan itu diajukan secara elektronik atau online Jumat (18/12/2020) lalu dan tercatat dalam laman Mahkamah Konstitusi.

"Iya, (pengajuan permohonan perkara pilkada) ke Mahkamah Konstitusi. Hari Jumat lalu pada tanggal 18 Desember 2020. Itu yang tercatat  di laman Mahkamah Konstitusi. Termohonnya KPU Kota Magelang dan yang disengketakan soal hasil penetapan," katanya kepada Tribun Jogja, di kantor KPU Kota Magelang, Senin (21/12/2020) kemarin.

Pihak KPU Kota Magelang pun mempersilakan hal tersebut.

Hasil perhitungan suara Pilkada 2020 Kota Magelang sudah ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2020 kemarin.

Jika ada salah satu paslon atau peserta pemilu berkeberatan terhadap hasil tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.

Halaman
123
Penulis: Rendika Ferri K
Editor: Muhammad Fatoni
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved