Nasional

PUKAT UGM Apresiasi Kinerja KPK, Minta Alasan Bansos COVID-19 Jadi Pemberat Proses Hukum Koruptor

KPK melakukan OTT kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Bansos Kementerian Sosial (Kemensos).

table-31.com
ilustrasi berita hukum 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Maruti Asmaul Husna

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Bansos Kementerian Sosial (Kemensos) pada Sabtu (5/12/2020) dini hari.

Penangkapan tersebut dilakukan karena dugaan gratifikasi.

Ketua KPK, Firli Bahuri mengungkapkan, PPK itu diduga telah menerima hadiah dari para vendor pengadaan barang/jasa (PBJ) bansos di Kemensos.

Bansos itu dalam kaitan penanganan pandemi COVID-19.

"Diduga telah menerima hadiah dari para vendor PBJ Bansos di Kemensos dalam rangka penanganan pandemi COVID-19," ujar Firli dilansir dari Kompas.com, Sabtu (5/12/2020).

Baca juga: KPK Lakukan OTT Terhadap Pejabat Kemensos RI, Diduga Terkait Kasus Gratifikasi Bansos Covid-19

Menurut Firli, PPK yang kini berstatus terperiksa telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk keperluan pemeriksaan.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Yuris Rezha Kurniawan menyatakan apresiasinya pada kinerja KPK ini.

“Di tengah keterbatasan kewenangan yang dimiliki KPK saat ini, pegawai-pegawai KPK masih cukup giat melakukan OTT meski kita sama-sama tahu pasca revisi UU KPK itu kan ada beberapa kewenangan KPK yang diperlemah. Salah satunya tekait penyadapan,” ujarnya saat dihubungi Tribunjogja.com, Sabtu (5/12/2020).

“Penyadapan KPK hari ini tidak mudah. Karena prosesnya panjang, harus melalui dewan pengawas, dan sebagainya. Semoga ini menjadi jawaban atas keraguan masyarakat, tentu harus konsisten untuk ke depannya,” sambung Yuris.

Adapun terkait isu dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) ini sendiri, Yuris mengatakan karena ini terkait dana bansos penanganan COVID-19, hal tersebut harus menjadi petimbangan yang kuat bagi KPK untuk mengusut siapa pun yang terlibat.

Baca juga: Tiga Menteri di Era Presiden Jokowi yang Tersandung Kasus Korupsi

Artinya, kata dia, ketika OTT nanti sudah ditemukan di mana akar permasalahannya dan siapa saja yang terlibat.

“Harus diurai, artinya tidak hanya orang-orang yang terlibat OTT saja, tetapi juga yang diduga terlibat dalam kasus ini,” imbuhnya.

Yuris menegaskan, hal ini penting karena jika benar objek dana yang dikorupsi adalah bansos penanggulangan COVID-19, di dalam UU Tipikor sangat jelas diatur bahwa dalam kondisi bencana ada perlakuan khusus dalam menangani Tipikor.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved