Korut Krisis Pangan, Kim Jong Un Bakal Hukum Berat Warganya yang Sisakan Makanan

TRIBUNJOGJA.COM - Korea Utara menghadapi masalah krisis pangan yang pelik akibat dari bencana alam yang terjadi tahun ini. Akibatnya, Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pun mengambil kebijakan pemberian hukuman bagi warganya yang menyisakan makanan.

Dalam arahan yang dikeluarkan Partai Buruh Korea, pemerintah mengancam bakal memberi "hukuman yang kuat" bagi siapa pun yang dianggap gagal melindungi ekonomi negara.

"Bentuk kegagalan melindungi kameradnya adalah menyisakan makanan dan membuangnya," demikian arahan yang dibuat Partai Buruh.

Korea Utara Dilanda Bencana Alam

Ancaman itu muncul setelah setelah pada Agustus hingga September, tiga badai menghantam Korea Utara. Menyebabkan kerusakan pada sawah.

Bencana alam itu menyebabkan ekonomi Korut makin menderita, setelah mereka dilanda sanksi internasional dan pandemi virus corona.

Sekutu sekaligus negara tetangga China bergerak cepat dengan mendonasikan padi dan 550.000 ton pupuk untuk mengerek hasil sawah Pyongyang.

Sumber internal Korut kepada Radio Free Asia mengungkapkan, komite pusat partai sudah memerintahkan warga agar ikut mencari solusi. Selain itu, mereka diharuskan mulai menggalakkan sistem penyimpanan makanan, di mana perintah itu juga bertujuan melindungi sistem sosialis mereka.

Baca juga: Kim Jong Un Klaim Korea Utara Bebas dari Covir-19, Namun Aktifis Ungkap Hal Mengejutkan

"Perintah itu juga berisi peringatan bahwa pemerintah tak segan melakukan penindakan jika ada yang ketahuan membuang makanannya," kata si sumber.

Sumber yang tinggal di Provinsi Hamgyong Utara itu menyoroti penurunan panen biji-bijian, bakal menyulitkan pemerintahan Kim Jong Un memberi makan rakyatnya.

Sejak Januari, pemerintah menghentikan segala kegiatan perdagangan karena virus corona, termasuk juga dengan "Negeri Panda".

Baca juga: Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un Mulai Banyak Tampil di Depan Publik, Ini Dugaan Peneliti Korsel

Pengetatan lain yang dilakukan Korea Utara adalah masyarakat diminta tak menggelar perayaan Tahun Baru dengan banyak makanan.

Pemerintahan Kim meminta agar warga hanya menyediakan buah dan sayur. Sementara untuk tamu hanya boleh makan mi. Kue beras maupun roti dilarang disajikan.

Sumber kedua yang berasal dari Provinsi Ryangganag menuturkan, polisi berpatroli di jalan-jalan dan memastikan tak ada orang yang membawa gandum atau beras.

"Harga-harga pangan naik di supermarket karena baik beras maupun gandum dilarang. Sehingga publik juga ikut terdampak," ujar si sumber dikutip Daily Mail Rabu (11/11/2020).

Baca juga: Momen Langka Kim Jong Un Menangis Saat Pidato, Apa Penyebabnya?

Pada Mei, pakar menyatakan bahwa Pyongyang hanya bisa memanen setidaknya 860.000 ton bahan pangan, dari 5,5 juta ton yang dibutuhkan.