Epidemiolog UGM Tekankan Pentingnya Manajemen Pencoblosan Pilkada di Masa Pandemi

TRIBUNJOGJA.COM - Epidemiolog UGM, dr. Riris Andono Ahmad menekankan pentingnya manajemen pencoblosan dalam gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan di masa pandemi. Hal itu ia sampaikan dalam Serial Webinar PILKADA 2020 bertajuk “Menjamin Hak Pilih dan Partisipasi Pemilih” yang diselenggarakan oleh Berita Satu bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM, Selasa (3/11).

Dirinya mengingatkan bahwa peningkatan mobilitas masyarakat dapat meningkatkan transmisi Covid-19, seperti yang terjadi dalam beberapa momen hari libur di Indonesia.

Hal ini memberi indikasi potensi peningkatan transmisi jika Pilkada digelar saat pandemi Covid-19 belum bisa dikendalikan.

“Kita perlu memperbanyak TPS dan melatih petugas pemilihan. Mereka harus bisa dan mau melakukan penolakan apabila ada pemilih yang melanggar protokol kesehatan, dan atur waktu pencoblosan dengan ketat,” ucapnya.

Melalui siaran pers yang dikirimkan, Riris memaparkan pengalaman sejumlah negara dalam penyelenggaraan pemilihan legislatif ataupun eksekutif di masa pandemi.

Sejumlah negara menurutnya mampu mengendalikan pandemi, dilihat dari tidak adanya peningkatan yang signifikan dalam jumlah transmisi pasca pemilihan. Meski demikian, di sejumlah negara, kasus Covid-19 terlihat melonjak tajam.

Salah satu kasus yang ia sebutkan adalah Malaysia, yang di samping Vietnam menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang dinilai cukup berhasil dalam mengendalikan laju transmisi sebelum pemilu yang berlangsung pada 26 September silam. Namun pasca periode kampanye dan pemilihan, terjadi peningkatan kasus secara signifikan.

Hal ini menjadi peringatan bagi Indonesia yang akan menyelenggarakan pemilihan, sementara selama ini pengendalian laju transmisi belum berhasil dilakukan.

“Ketika dilakukan di negara yang sudah sangat efektif melakukan pengendalian, event pemilihan bisa meningkatkan penularan menjadi jauh lebih besar,” ucapnya.

Dari pengalaman tersebut, ia mengungkapkan dua titik kritis dari penyelenggaraan PILKADA di Indonesia, yaitu kampanye tradisional yang akan menimbulkan kerumunan, juga disinformasi yang akan meningkatkan ketidakpercayaan publik. (*)