Breaking News:

Kolom Bawaslu DIY

Pengawasan Dana Kampanye

Salah satu tahapan penting dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah penyampaian dana kampanye.

Pengawasan Dana Kampanye
Istimewa
Anggota Bawaslu DIY, Agus M Yasin

Oleh: Anggota Bawaslu DIY, Agus M Yasin 

TRIBUNJOGJA.COM - Salah satu tahapan penting dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah penyampaian dana kampanye.

Pada tahap ini, ada beberapa tahapan yang wajib dilalui oleh peserta pemilihan. Saat ini, pasangan calon (paslon) sedang menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

Menurut PKPU 12/2020, dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan paslon dan/atau Partai politik (parpol) atau gabungan parpol yang mengusulkan paslon, untuk membiayai kegiatan kampanye pemilihan.

Kampanye menjadi sarana untuk menarik dan meyakinkan pemilih. Sedangkan bagi pemilih, kampanye merupakan wadah untuk mengenal lebih dalam terhadap peserta pemilihan yang pantas di pilih.

Untuk dapat melakukan kampanye tentunya membutuhkan banyak dana, semakin masif dan intensif kampanye yang dilakukan, semakin besar dana yang dibutuhkan (Supriyanto, 2015).

Peran pengawas pemilihan dalam melakukan pengawasan dana kampanye di antaranya terhadap batasan sumbangan perseorangan dilakukan dengan cara: memastikan sumbangan tidak melebihi batas; memeriksa akumulasi besaran sumbangan dana kampanye yang berasal dari perseorangan dalam laporan dana kampanye yang diberikan terhadap beberapa paslon; mendapatkan laporan pajak paslon; membandingkan kesesuaian besaran daftar kekayaan pribadi dan laporan pajak dengan besaran sumbangan; memastikan kelengkapan dokumen penyumbang; melakukan pemeriksaan secara faktual terhadap identitas penyumbang; dan mengidentifikasi potensi pemecahan sumbangan dari satu sumber penyumbang (Perbawaslu 11/2017 pasal 8 dan 9).

Bagi Pengawas Pemilu, pengawasan (LPSDK) dilakukan untuk memastikan: kepatuhan waktu pelaporan; penerimaan tidak berasal dari sumber yangdilarang; memeriksa terkait kelebihan sumbangan; memeriksa kelengkapan laporan; memeriksa identitas pemberi sumbangan; sumbangan tidak melebihi batasan Dana Kampanye Pemilihan yang telah ditetapkan; dan memeriksa bukti laporan penerimaan sumbangan Dana Kampanye.

Peran serta masyarakat

Selain Pengawas Pemilu, masyarakat dan lembaga pemantauan pemilihan juga dapat berperan aktif dalam proses pengawasan dana kampanye, dengan melakukan pemantauan dan mengawasi pengelolaan dana kampanye dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemilihan. Laporan dari masyarakat disampaikan kepada KPU/KIP provinsi dan kabupaten/kota.

Laporan dari masyarakat dan lembaga pemantauan pemilihan dapat digunakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai bahan audit Laporan Dana Kampanye (PKPU 12/2020 pasal 62).

Pengaturan dana kampanye memberikan keleluasaan pada pasangan calon kepala daerah untuk mengumpulkan dana kampanye dari sumber-sumber yang sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta tetap terjaga dan terhindar dari adanya politik balas budi dari para penyumbang di sisi lainnya. Pengaturan dana kampanye juga membangun kesetaraan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

Begitu juga dengan adanya laporan dana kampanye (LADK, LPSDK, LPPDK) yang wajib diserahkan oleh pasangan calon kepala daerah serta sanksi administrasi terhadap pelanggar, menjadi instrumen yang mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana kampanye.

Selain itu juga diperlukan sosialisasi lebih masif terkait laporan dana kampanye, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses laporan dana kampanye, hal ini tentu meningkatkan kepedulian masyarakat dan meningkatkan kepercayaan konstituen.

Pada tataran praktis, ihwal dana kampanye memang tidak menjadi isu primadona bagi khalayak umum. Publik lebih tertarik dengan isu-isu populer, misalnya debat publik, netralitas ASN dan penyelenggara negara, serta kampanye media sosial. Padahal, salah satu jaminan proses pilkada yang berintegritas dan independen adalah tidak adanya campur tangan dari pihak manapun, termasuk dalam hal pembiayaan kampanye. Untuk itu, kerjasama dan keterlibatan publik dalam pengawasan dana kampanye menjadi penting untuk dilakukan. (*)

Editor: ribut raharjo
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved