Update Kondisi Terkini Kawasan Malioboro, Petugas Ganti Tanaman yang Rusak Hingga PKL Pilih Tutup

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pasca-aksi unjukrasa yang berakhir dengan kericuhan pada Kamis (8/10/2020) kemarin, sejumlah warga dan petugas masih melaksanakan pembersihan di kawasan Malioboro, Jumat (9/10/2020) pagi.

Petugas kebersihan masih membersihkan puing-puing yang belum sempat dibersihkan semalam.

Selain itu, petugas juga mengganti pot dan tanaman yang rusak dalam aksi menolak UU Cipta Kerja.

Sementara karyawan toko di kawasan Malioboro juga tampak membersihkan tempatnya bekerja.

Sedangkan para PKL masih banyak yang memilih untuk tutup.

Lapak-lapak PKL yang biasanya sudah dibuka oleh pemiliknya banyak yang kosong.

Meski sudah kondusif, sejumlah aparat keamanan masih berjaga di kawasan Malioboro.

Salah satu PKL Malioboro, Totok mengaku memilih untuk tidak berjualan dulu pasca-kericuhan unjukrasa di DPRD DIY kemarin.

"Hari ini mau survey dulu, belum tahu mau buka atau tidak, nanti lihat kondisi dulu," katanya.

Pernyataan Sri Sultan HB X

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, ikut angkat bicara terkait kericuhan yang terjadi pada aksi di kawasan Malioboro,

Raja Kraton Yogyakarta tersebut menyesalkan atas aksi anarkis yang terjadi pada aksi demonstrasi yang awalnya mengangkat isu utama menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law.

“Jogjakarta dengan masyarakatnya tidak pernah punya itikad untuk membangun anarki, untuk aktivitas yang dilakukan oleh
kelompok-kelompok masyarakat," kata Sri Sultan HB X, seperti dilansir Tribunjogja.com dari humas Pemda DIY.

Menurut Sri Sultan, tindakan anarkis tidak melambangkan karakter sebagai warga Yogyakarta.

Apalagi, bila tindakan anarkis tersebut dilakukan di Yogyakarta, yang juga akhirnya sampai menimbukan kerusakan-kerusakan.

"Untuk itu, Saya Hamengku Buwono X, mengimbau dan berharap kepada warga, kelompok-kelompok masyarakat, bukan karakter kita untuk berbuat anarkis di kotanya sendiri," imbuhnya.

Dalam aksi demonstrasi yang terjadi kemarin, aparat kepolisian dan massa aksi memang berkali-kali terlibat kericuhan hingga aksi saling lempar.

Bahkan, kericuhan tersebut berlangsung hingga menjelang malam.

Aktivitas warga di sekitar kawasan Jalan Malioboro pun lumpuh.

Akses lalu lintas ditutup, hingga para pedagang kaki lima (PKL) memutuskan untuk menutup lapaknya dan pulang ke rumah.

Jelang malam hari, aparat gabungan polisi dan TNI dengan dibantu oleh warga sekitar, berhasil mengendalikan situasi hingga akhirnya bisa kembali kondusif.

Wali Kota Yogya Sesalkan Aksi Anarkis

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti dan Wakil Wali Kota, Heroe Poerwadi datang ke ke Gedung DPRD DI Yogyakarta dan kawasan Malioboro, Kamis malam.

Haryadi datang mengendarai sepeda motor berkeliling memantau kondisi pascakerusuhan di Gedung DPRD DIY serta kawasan Malioboro.

Ia turut menyesalkan atas penyampaian pendapat massa aksi yang seharusnya bisa berjalan kondusif namun berakhir ricuh.

"Tapi ya apa mau dikata, segalanya ini sudah terjadi. Tugas kami adalah merekondisi kembali Malioboro agar kebersihannya bisa kembali," katanya.

Ia melanjutkan, perbaikan kawasan Malioboro akan dilaksanakan mulai Kamis malam hingga Jumat (8/10/2020) pagi ini.

Haryadi belum memastikan apakah kawasan Malioboro harus ditutup sementara atau akan dibuka sebagian.

Masih kata Haryadi, terkait penanganan bagi warga atau kios pedagang yang dirusak oleh massa aksi, ia menegaskan saat ini baru akan dilakukan pendataan.

"Kalau dalam konteks kebersihan ini diharuskan menutup, ya kami tutup. Terkait kios yang terdampak saat ini baru akan dilakukan pendataan," tegasnya.

Pantauan Tribunjogja, beberapa kios menjadi obyek corat-coret massa aksi.

Beberapa fasilitas tempat sampah juga penuh coretan massa. Sebagian panel milik kios pedagang juga dirusak.

Pernyataan sikap warga DI Yogyakarta.

Menyikapi aksi demonstrasi yang berujung aksi amok massa yang menimbulkan banyak kerusakan fasilitas pemerintah, fasilitas kepolisian, fasilitas umum dan tempat usaha masyarakat maka kami warga masyarakat DIY perlu menyampaikan pernyataan sikap bersama :

1. Mengutuk dan mengecam keras demonstrasi massa dengan kekerasan.

2. Meminta aparat berwenang untuk mengusut dan memproses hukum para pelaku kekerasan.

3. Menyerukan kepada massa demonstran untuk menyampaikan aspirasi dengan tertib dan konstitusional serta menghormati hak-hak masyarakat sipil lain khususnya pemilik/pelaku usaha di kawasan terdampak aksi massa. 

4. Kami warga DIY siap turun tangan menghadapi massa demonstran yang bertindak anarkis dan mengganggu/mengancam ketentraman umum di wilayah DIY. 

5. Meminta Negara untuk merespons dinamika politik di masyarakat dengan sigap dengan mengedepankan prinsip keadilan dan mengutamakan kepentingan umum.

Widihasto Wasana Putra, Koordinator Sekber Keistimewaan DI Yogyakarta, menyatakan pernyataan sikap tersebut untuk mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

( tribunjogja.com )