Nasional

PSHK UII: UU Cipta Kerja Cacat Formil

Sejumlah hal yang dilakukan termasuk upaya secara konstitusional guna ‘menjegal’ UU Omnibus Law Cipta Kerja masih memungkinkan untuk membatalkan atura

Penulis: Yosef Leon Pinsker | Editor: Ari Nugroho
Tribunnews.com
Pimpinan DPR dalam rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja, 5 Oktober 2020 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pusat Studi Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII) berpendapat, upaya untuk membatalkan pengesahan UU Cipta Kerja Omnibus Law masih bisa dilakukan meski pemerintah dan DPR RI telah menyetujui RUU tersebut untuk diundangkan.

Sejumlah hal yang dilakukan termasuk upaya secara konstitusional guna ‘menjegal’ UU Omnibus Law Cipta Kerja masih memungkinkan untuk membatalkan aturan tersebut.

"Termasuk melakukan Uji Formil dan Uji Materiil UU Omnibus Law Cipta Kerja Ke Mahkamah Konstitusi," kata Direktur PSHK FH UII, Allan Fatchan Gani Wardhana, Selasa (6/10/2020).

Selain itu, Allan mengatakan masyarakat baik kaum akademisi, pekerja, dan elemen masyarakat sipil lainnya bisa pula mendesak Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan pemberlakuan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Omnibus Law, Isi Omnibus Law Cipta Kerja dan Dampak Bagi Buruh

Menurut dia, disahkannya RUU Cipta Kerja Omnibus Law menjadi catatan buruk dalam proses legislasi yang kesekian kalinya oleh pemerintah dan DPR RI.

Sebelumnya wakil rakyat diketahui telah berulang kali merancang dan mengesahkan UU yang dianggap tidak pro terhadap kepentingan publik.

"Secara formil, UU Cipta Kerja cacat karena sejak penyusunan sampai dengan pembahasan tidak melibatkan publik," ungkap Allan.

Sementara, peneliti PSHK FH UII, Addi Fauzani menjelaskan, pengesahan RUU Cipta Kerja Omnibus Law dianggapnya telah melangkahi aturan yang mengatur tentang prinsip-prinsip pembentukan perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur dalam UU nomor 12 tahun 2011.

"Jika memang legislator dan pemerintah memahami dan mengimplementasikan betul aturan itu, maka seharusnya tidak akan ada mekanisme pembentukan perundang-undangan yang tertutup dan nir partisipasi masyarakat," ujarnya.

RUU Omnibus Law Cipta Kerja Disahkan DPR, Menaker Tulis Surat Terbuka untuk Pekerja dan Buruh

"Sehingga revitalisasi dan penerapan secara ketat terhadap UU nomor 12 tahun 2011 sangat urgen dilakukan," sambungnya.

Di lain hal, pengesahan RUU Cipta Kerja Omnibus Law dianggap dia merupakan cerminan dari buruknya kinerja DPR RI.

Alih-alih bekerja sebagai representasi publik, wakil rakyat dinilai lebih pro terhadap kepentingan partai dan para oligarki kapital.

"Mendesak supaya adanya perbaikan internal partai agar suara di DPR bukan hanya suara partai tetapi memang suara rakyat. Jadi harus ada sistem recall anggota DPR oleh rakyat untuk mengontrol DPR agar tidak mengkhianati amanahnya," pungkas dia. (TRIBUNJOGJA.COM)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved