PKPU 13/2020 Terbit, KPU Gunungkidul Larang Paslon Gelar Kampanye Terbuka

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Masa kampanye bagi peserta Pilkada 2020 sudah dimulai sejak 26 September lalu.

Meskipun demikian, ada aturan yang mengubah secara signifikan berkaitan dengan kegiatan kampanye tiap peserta.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani, menyatakan kampanye yang sifatnya terbuka resmi dilarang.

Sebab, hal tersebut dinilai berpotensi mengundang kerumunan massa.

"Aturan tersebut tercantum secara jelas dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13/2020, yang terbit 24 September lalu," kata Hani, Minggu (27/09/2020).

Berdasarkan penelusuran Tribun Jogja, kampanye terbuka yang dilarang meliputi rapat umum, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olahraga, perlombaan, kegiatan sosial, hingga acara HUT partai politik (parpol).

Sebelumnya kampanye terbuka masih diperbolehkan lewat PKPU Nomor 10/2020.

Pada Pasal 63 ayat (2) PKPU itu disebutkan jumlah massa dibatasi maksimal 100 orang untuk kampanye terbuka.

"Namun setelah PKPU 13/2020 terbit, dipastikan kampanye terbuka dilarang sepenuhnya. Peserta diharapkan kampanye secara daring (online)," jelas Hani.

Meski dilarang, Hani mengatakan PKPU 13/2020 masih memperbolehkan kampanye dengan metode pertemuan tatap muka dan dialog.

Pertemuan seperti itu terutama yang dilakukan dalam ruang tertutup.

Toleransi ini diberikan untuk menyesuaikan kondisi Gunungkidul.

Sebab tidak semua wilayah tersentuh oleh jaringan telekomunikasi.

Namun begitu protokol kesehatan tetap diwajibkan dalam metode tersebut.

"Pertemuan tatap muka kami batasi maksimal 50 peserta, dan harus mempertimbangkan protokol jaga jarak meski dalam ruangan," kata Hani.

Hani pun tetap berharap para peserta lebih banyak melakukan kampanye secara daring.

Sebelumnya KPU Gunungkidul juga telah meminta tim masing-masing Paslon untuk menyerahkan akun media sosial yang digunakan untuk kampanye.

Terpisah, Plt Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gunungkidul, Tri Asmiyanto, mengatakan sudah membentuk tim pengawasan kampanye.

Tim dibentuk dari tingkat kabupaten hingga kalurahan.

"Kami kan ada 5 komisioner. Tiap komisioner sudah memperkuat personel untuk pengawasan kampanye," kata Tri.

Walau masa kampanye baru dimulai, Tri mengatakan pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat hingga massa pendukung.

Sosialisasi ini menggandeng Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Gunungkidul.

Tri menjelaskan sosialisasi yang dilakukan terutama soal protokol kesehatan pencegahan COVID-19 selama kampanye hingga asas netralitas.

Kepatuhan terhadap regulasi selama tahapan Pilkada pun turut disampaikan.

"Kami harapkan, hingga puncak Pilkada atau pencoblosan pada 9 Desember nanti, semua berjalan dengan tertib," ujarnya. (*)