Breaking News:

Update Corona di Magelang

Zona Oranye, 50 Persen ASN Pemkab Magelang Bisa WFH

Sesuai surat edaran Menteri PAN RB Nomor 67 Tahun 2020,jumlah pegawai yang kerja di kantor paling banyak 50 persen pada unit kerja yang bersangkutan.

TRIBUNJOGJA.COM / Rendika Ferri
Sekda Kabupaten Magelang, Adi Waryanto 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Pemkab Magelang bisa memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) untuk pegawai sebesar 50 persen.

Hal itu sesuai Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 67 Tahun 2020.

Sekda Kabupaten Magelang, Adi Waryanto, mengatakan, pihaknya telah menerima SE Nomor 67 Tahun 2020.

SE itu perubahan SE MenpanRB Nomor 58 Tahun 2020 tentang sistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tatanan normal baru.

Bupati Magelang Belum Akan Buka Pembelajaran Tatap Muka

Di surat itu tertulis bagi instansi pemerintah yang berada pada zona berkategori resiko sedang (oranye), pejabat pembina kepegawaian dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau work from office paling banyak 50 persen pada unit kerja instansi yang bersangkutan.

"SE itu memberikan wewenang kepada kepala daerah dapat melakukan kebijakan WFH pegawai jika daerahnya berada di zona orange. Sebanyak 50 persen pegawai," ungkap Adi, saat diwawancarai di Kantor Pemkab Magelang, Kamis (10/9/2020).

Adi mengatakan, Bupati Magelang, Zaenal Arifin memberikan kebijakan kepada kepala OPD untuk mengatur secara internal apabila harus dibutuhkan WFH tersebut.

Tentu dengan melihat kondisi di OPD-nya masing-masing. 

Pemkab Magelang Belum Izinkan Wisata Air Dibuka Kembali

"Artinya di sana (OPD) ada kasus Covid-19 atau tidak. Kemudian pelayanan kepada masyarakat itu menjadi pertimbangan juga," tuturnya.

Kabupaten Magelang masih masuk zona oranye atau risiko sedang.

Sesuai surat edaran Menteri PAN RB Nomor 67 Tahun 2020 itu, maka jumlah pegawai yang kerja di kantor (Work From Office) paling banyak 50 persen pada unit kerja yang bersangkutan.

Adi mengatakan, kebijakan ini melihat situasi masing-masing OPD.

Bisa dilakukan, bisa juga tidak dilakukan.

"Kebijakan ini bisa dilakukan atau bisa tidak. Melihat situasi dan kondisi di masing-masing OPD," pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Rendika Ferri K
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved