Pilkada 2020

Golkar DIY Usung Dua Petahana di Pilkada 2020, Targetkan Sapu Bersih di Sleman, Bantul & Gunungkidul

Ketua DPD Golkar DIY, Gandung Pardiman mengatakan, sejauh ini, rekomendasi dari pusat untuk bakal pasangan calon yang hendak diusung sudah turun.

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Joko Widiyarso
TRIBUNJOGJA/AZKA RAMADHAN
Jajaran Golkar DIY dan Kota Yogyakarta, seusai pembukaan Musda DPD II Golkar Kota Yogyakarta, di KJ Hotel, Yogyakarta, Minggu (30/8/20). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - DPD I Golkar DIY mengusung target sapu bersih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang berlangsung di Kabupaten Sleman, Bantul, hingga Gunungkidul pada bulan Desember mendatang.

Ketua DPD Golkar DIY, Gandung Pardiman mengatakan, sejauh ini, rekomendasi dari pusat untuk bakal pasangan calon yang hendak diusung sudah turun. Sehingga, daerah siap menindaklanjuti dengan strategi pemenangan.

Dijelaskannya seusai menghadiri pembukaan Musyawarah Daerah DPD II Golkar Kota Yogyakarta, Minggu (30/8/20), bakal calon yang diusung meliputi petahana Suharsono dan didampingi Totok Sudarto untuk Pilkada Bantul.

Kemudian, di Sleman, partai berlambang Pohon Beringin itu resmi mengusung Sri Muslimatun-Amin Purnomo. Lalu, di Gunungkidul, amanat untuk mengikuti kontestasi jatuh pada bakal pasangan Sunaryanta-Heri Susanto.

"Target kita sapu bersih di tiga kabupaten itu. Kita akan berjuang memenangkan seluruhnya ya, dengan pola-pola yang fair, tanpa intrik, atau kecurangan, yang berpotensi menghianati rakyat," kata Gandung.

Ia pun mewanti-wanti para kandidat, mengingat di antara nama yang dicalonkannya ada dua petahana, agar jangan sekali-kali menggunakan anggaran publik, atau program pemerintah untuk kepentingan kampanyenya.

"Jangan sampai menggunakan program pemerintah untuk kampanye, karena itu sepenuhnya uang rakyat dan harus kembali ke rakyat. Uang rakyat tidak boleh ditunggangi untuk kepentingan Pilkada," tegasnya.

Tidak hanya soal anggaran pemerintah, politisi senior itu juga mengingatkan pasangan calon yang diusung, supaya lebih berhati-hati pada suntikan dana sponsor, karena berpotensi 'membebani' saat mereka menjabat.

"Ini sangat rawan, jadi harus pakai kantong sendiri. Kalau ada sponsor, itu bahaya, karena setelah menjabat, sponsor pasti akan menagih janji. Tentunya tidak ada ya, sponsor yang gratis," tuturnya. (aka)

Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved