Refleksi Kudatuli, PDIP Kota Jogja Ajak Kader Ikhlas Berjuang Sejahterakan Masyarakat

Refleksi Kudatuli, PDIP Kota Jogja Ajak Kader Ikhlas Berjuang Sejahterakan Masyarakat

Editor: Hari Susmayanti
Istimewa
Peringatan peristiwa Kudatuli di kantor DPC PDIP Kota Yogya 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYAKARTA - Rangkaian refleksi peristiwa kekerasan politik pada 27 Juli 1996 yang telah berjarak waktu 24 tahun silam diperingati dengan sederhana oleh DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta.

Dedi Jati Setiawan Ketua Panitia Refleksi 27 Juli DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta menyatakan peringatan diisi dengan refleksi, doa bersama dan pemotongan tumpeng ini dilakukan di kantor DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta.

Doa bersama dipimpin oleh Mashuri, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta. Pemotongan tumpeng dan penyerahan tumpeng oleh Wakabid Pemenangan Pemilu DPC Dedi Jati Setiawan didampingi Ketua DPC Eko Suwanto yang diterima Ketua PAC Pakualaman Ferdian dan Satgas Sugiyanto.

"Setiap kader PDI Perjuangan pasti memahami akar masalah kala itu. Bagaimana rezim orde baru ambil alih paksa kantor kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang jadi peristiwa terkelam dalam sejarah demokrasi, terutama terkait dualisme partai politik di Indonesia," kata Dedi Jati Setiawan.

Sebelum sampai ke kerusuhan berdarah yang dikenal dalam sejarah sebagai Sabtu Kelabu, hampir satu dekade lamanya PDI mengalami konflik internal.

Bergabungnya Megawati ke PDI pada 1987 meresahkan banyak pihak, terutama pemerintah Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto.

Kala itu, keluarga Soekarno menjadi korban ambisi Soeharto. Upaya de-Soekarno-isasi dilakukan dengan membatasi pergerakan putra-putri Soekarno, terutama dalam politik.

Hanya ada tiga pilihan partai saat itu. Partai Golkar yang menjadi alat Orde Baru. Sejak Pemilu 1977, PDI selalu memperoleh nomor terakhir dengan perolehan suara tak lebih dari 10 persen.

"Upaya mendongkrak suara dilakukan dengan mendekati Megawati. Kendati keluarga Soekarno yang semula sepakat tak ikut politik praktis, tetapi pada 1987 Megawati akhirnya bergabung ke PDI.

Ketua Umum PDI saat itu, Soerjadi, berhasil menjadikan Megawati dan Guruh Soekarnoputra sebagai vote getter bagi mereka yang merindukan sosok Soekarno.

Jadi ancaman Megawati menjadi anggota DPR dan karier politiknya di PDI melejit. Melambungnya suara PDI pada Pemilu 1987 dan 1992,"kata Dedi Jati Setiawan, anggota DPRD Kota Yogyakarta dari Fraksi PDI Perjuangan.

"Soerjadi yang ketokohannya tersaingi Megawati waktu itu. Meski dijegal, Megawati akhirnya berhasil menjabat Ketua Umum PDI berdasarkan hasil Kongres PDI di Surabaya pada 1993. Dengan dukungan mayoritas kader PDI, ia merebut pucuk kepemimpinan dari Soerjadi. Setelah terpilih sebagai ketua umum, Megawati berkeliling Indonesia untuk konsolidasi dan menemui rakyat. Ia adalah simbol perlawanan terhadap tekanan Orde Baru,"imbuhnya.

Dedi Jati Setiawan menjelaskan saat 1996, Kongres PDI digelar di Medan. Soerjadi digunakan pemerintah untuk mendongkel Megawati.

Soerjadi mengklaim kemenangan. Menteri Dalam Negeri saat itu, Yogie S Memed, dan Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung hadir memberi restu.

Megawati sendiri dan pendukungnya tak hadir dalam kongres. Di Jakarta dan berbagai kota di Indonesia, unjuk rasa digelar memprotes PDI versi Soerjadi yang dibekingi pemerintah.

Halaman
12
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA
    Komentar

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved