Anggota DPRD Kota Yogya Berharap Pemkot Yogya Tambah WiFi Publik untuk Tunjang Belajar Daring

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta berharap Pemerintah Kota Yogyakarta menambah titik WiFi publik di Kota Yogyakarta.

Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Dwi Candra Putra, mengatakan kebijakan Kemendikbud belum mengizinkan wilayah non zona hijau untuk melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara bertatap muka.

Untuk itu proses KBM harus dilaksanakan secara daring.

Agar pelaksanaan belajar secara daring berjalan lancar, dibutuhkan jaringan internet yang kuat pula.

"Pemkot Yogyakarta tentu harus merespon dengan cepat dan cermat, mengingat wilayah Kota Jogja masuk dalam kategori zona kuning. Agar kebutuhan dasar pendidikan bisa berjalan sesuai harapan," katanya, Minggu (19/07/2020).

Ia melanjutkan, dari total 616 RW di Kota Yogyakarta, WiFi publik baru tersebar di 183 RW saja.

Menurut dia perlu ada penambahan sekitar 50 hingga 75 titik lagi, sehingga paling tidak mencakup 40 persen dari jumlah RW.

"Harapan kami dalam pembahasan perubahan APBD 2020 salah satunya adalah memfokuskan titik-titik WiFi gratis, yang anggarannya sempat ditunda karena realokasi COVID-19. Memang perlu ada penambahan, supaya kebutuhan dasar pendidikan saat ini bisa terpenuhi,"lanjutnya.

Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta, Tri Hastono, mengatakan sudah banyak WiFi publik di Kota Yogyakarta, baik di kecamatan, kelurahan, balai RW, juga ruang terbuka hijau publik (RTHP).

Saat ini, WiFi publik di Kota Yogyakarta tersedia di 211 lokasi, sebanyak 183 WiFi publik di RW dan 28 tersedia di RTHP.

"Secara fasilitas, Kota Yogyakarta sudah sangat siap (untuk belajar daring). Kota Yogyakarta memiliki WiFi publik yang jangkauannya luas dan kuat. Namun dalam hal ini yang menjadi pertimbangan adalah sarana dan prasarana yang dimiliki siswa,"katanya.

Terkait dengan penambahan titik WiFi publik, ia menyebut tahun ini tidak ada penambahan.

"Tahun ini tidak ada penambahan, karena kemarin ada realokasi anggaran untuk COVID-19. Kalau ada penambahan, paling melalui CSR,"tambahnya. (*)