Kota Yogyakarta
Dinsos Kota Yogya Upayakan Data KSJPS Masuk ke DTKS Pusat
Dinas Sosial Kota Yogyakarta mengupayakan warga miskin yang tercatat dalam Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) Kota Yogyakarta masuk
Penulis: Christi Mahatma Wardhani | Editor: Ari Nugroho
lihat foto
Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dinas Sosial Kota Yogyakarta mengupayakan warga miskin yang tercatat dalam Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) Kota Yogyakarta masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos RI.
Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Agus Sudrajat mengatakan jika data KSJPS dapat dipadukan dengan DTKS, harapannya warga miskin Kota Yogyakarta dapat mengikuti program lebih banyak dari pemerintah pusat.
"Pendataan tetap kita lakukan untuk 2021, kita mengusulkan agar data KSJPS bisa masuk ke DTKS, biar bisa ikut program lebih banyak dari pusat,"katanya, Minggu (05/07/2020).
• Seluruh Peserta KSJPS di Kota Yogya Sudah Menerima BST
Ia mengungkapkan, pihaknya telah menghapus 575 warga miskin dari DTKS, dan menggantinya dengan 475 warga miskin Kota Yogyakarta yang terdata dalam KSJPS.
Dalam proses pendataan KSJPS 2021, Agus mengaku kesulitan karena pandemi COVID-19. Namun demikian, pihaknya tetap berhati-hati dan melakukan verifikasi selama proses pendataan.
"Kami sudah menerima 4.000 usulan baru dari warga. Memang ada keterbatasan karena pandemi, tetapi kita tetap berhati-hati. Memang dalam pendataan kali ini agak berbeda, kita menggunakan aplikasi. Petugas sudah kita bekali,"ungkapnya.
"Uji publik tetap kita lakukan dua kali. Kita juga lakukan verifikasi dan menerima masukan dari masyarakat," sambungnya.
• Sekitar 8.600 Warga Non KSJPS Dapat BST Pemkot Yogyakarta Rp 1,8juta
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono memprediksi angka kemiskinan meningkat akibat pandemi COVID-19.
Pariwisata menjadi sektor yang paling banyak menyumbang pemasukan, sekaligus yang paling terdampak COVID-19.
"Pelaku pariwisata banyak terdampak, baik hotel, restoran, hingga UMKM. Banyak karyawan yang dirumahkan dan di PHK. Selain berdampak pada pengangguran, juga berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan," katanya.(TRIBUNJOGJA.COM)
