Breaking News:

Yogyakarta

Siap-siap, Pelaku Jip Wisata di DIY Wajib Lakukan Pemutihan dan Wajib Pajak

Jika pengunjung wisatawan pertahun mencapai 14.000, potensi pajak kendaraan jip yang hangus juga diperkerikan cukup tinggi.

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Ari Nugroho
Tribun Jogja/ Alexander Ermando
Deretan Jip Wisata Merapi di Wisata Tlogo Putri, Kaliurang 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Miftahul Huda

TRIBUNJOGJA. COM, YOGYA - Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk saat ini sedang menyusun aturan wajib pajak untuk pemilik Jip yang digunakan sebagai sarana wisata.

Salah satu cara yakni dengan memberlakukan pemutihan Bea Balik Nama (BN)

Kepala Badan Pengelola Keungan dan Aset (BPKA) DIY, Bambang Wisnu Handoyo mengatakan, Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur DIY No.26/Tahun 2020 mengenai Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Sasaran khususnya, BWH sapaan akrabnya ini menegaskan, akan mendata secara rinci pemilik jip di wilayah Mangunan, Lereng Gunung Merapi dan obyek-obyek wisata lain.

Alasannya, menurut BWH sejauh ini kendaraan tersebut tidak memiliki kejelasan administrasi, serta data kepemilikan yang jelas.

Wagub DIY Berpesan untuk Tetap Jaga Keselamatan bagi Jip Wisata

"Karena faktur pajaknya tidak jelas. Itu barang darimana, proses administrasinya seperti apa kan tidak jelas," katanya kepada Tribunjogja.com, Selasa (30/6/2020)

Saat disinggung terkait pengaruh terhadap pekerja pariwisata, BWH menyebut, pendapatan daerah di sektor pajak jauh lebih besar terhadap kontribusi pariwisata yang dihasilkan oleh pemilik jip tersebut.

Ia menegaskan, seharusnya dengan pendapatan para pemilik jip yang ada, kesadaran untuk mengurus pajak sudah tumbuh.

"Karena itu untuk kemudahan masyarakat DIY. Akses jalan dan sarana lainnya," urainya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved