Presiden Jokowi Minta Daerah yang Akan Terapkan New Normal Lihat Data Epidemiologis di Wilayahnya
Presiden Jokowi Minta Daerah yang Akan Terapkan New Normal Lihat Data Epidemiologis di Wilayahnya
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Presiden Jokowi meminta kepada pemerintah daerah untuk tidak menerapkan new normal secara sembarangan di wilayahnya masing-masing.
Penerapan new normal ini harus dilakukan dengan perhitungan yang matang dan penentuan waktunya harus tepat.
Selain itu, rencana tersebut juga harus dibicarakan dengan gugus tugas terlebih dahulu.
"Penentuan waktu kapan timing-nya, penting sekali, harus tepat. Kalkulasinya, hitungannya," ucap Presiden Jokowi saat berkunjung ke Kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (10/6/2020).
"Jadi saya ingatkan juga pada daerah apabila sudah ingin memutuskan ke normal baru bicarakan dulu dengan Gugus Tugas," kata Jokowi.
Presiden Jokowi mengungkapkan penerapan new normal sangat rawan jika diterapkan di wilayah yang tingkat penularan virus coronanya masih fluktuatif.
Saat ini menurutnya masih ada wilayah yang tingkat penularan virus coronya maih maik turun sehingga untuk menerapkan new normal diperlukan perhitungan matang.
Jokowi pun meminta pemerintah daerah benar-benar memperhatikan data epidemiologis Covid-19 di daerah mereka, terutama Rt (effective reproductive number) atau tingkat penularan efektifnya.
"Terutama angka R0 (basic reproductive number) dan Rt, perhatikan tingkat kepatuhan masyarakat," ujar Jokowi.
"Pastikan manajemen di daerah siap atau tidak melaksanakan, kemudian hitung kesiapan daerah dalam pengujian yang masif, pelacakan agresif,
kesiapan fasilitas kesehatan yang ada harus dihitung dan dipastikan," kata Presiden.
• Ahli Epidemiologi : Pilkada Serentak Berpotensi Memicu Meningkatnya Angka Reproduksi Covid-19
• BREAKING NEWS : Lihat Warga Berdesakan Antre Bantuan di Magelang, Ganjar: Tolong Diatur
Sementara sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menyatakan, pemerintah tidak akan sepihak dalam memutuskan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar ( PSBB).
Ia mengatakan, pelonggaran PSBB akan didasari kesepakatan bersama dengan kepala daerah yang bersangkutan.
Untuk itu, ia mempersilakan pemerintah daerah membuat simulasi pelonggaran PSBB terlebih dahulu sebelum memutuskannya.
"Jadi pemerintah daerah akan melakukan simulasi untuk sektor strategis. Misalnya di DKI sekarang pada masa transisi sebagai sebuah prakondisi relaksasi agar masyarakat betul-betul siap nanti di masa zona hijau," kata Moeldoko melalui keterangan tertulis, Selasa (9/6/2020).
