Yogyakarta

Constitutional Law Society Klarifikasi Terkait Tema Diskusi yang Dipersoalkan

Ia mengatakan tujuan dari diskusi tersebut agar masyarakat memahami bahwa dalam sistem pemerintahan tidak bisa sembarangan untuk mengatakan penurunan

TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Presiden Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum (FH) UGM Aditya Halimawan mengklarifikasi terkait diskusi yang mengangkat tema 'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan'.

Diskusi yang digelar oleh Constitutional Law Society tersebut akan digelar pada Jumat 29 Mei 2020 secara daring atau online.

"Kami ingin meluruskan terkait berita tidak benar yang beredar diberbagai sosial media soal gerakan makar. Kami meminta maaf terkait penggunaan frasa yang sebelumnya berjudul 'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan'. Dalam judul tersebut ada frasa 'pemecatan' yang lebih baik diganti 'pemberhentian'," katanya Kamis (28/5/2020).

Kemendikbud Serahkan Bantuan PCR dan APD ke UGM

Terkait substansi diskusi yang akan dibahas mengenai mekanisme pemberhentian Presiden dan atau wakil Presiden, sejarah dan perjalanan pemakzulan Presiden dan atau Wakil presiden, dan penyampaian kepada publik bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden hanya dapat dilakukan pemberhentian karena hukum, bukan seperti dahulu yang merupakan keputusan politik murni.

Ditegaskan olehnya, bahwasanya diskusi tersebut bukanlah merupakan gerakan makar karena diskusi tersebut hanya membahas secara akademis. 

"Kami tidak mengerti darimana tindakan makarnya, mungkin pendapat tersebut salah memaknai judul diskusi kami. Padahal kami ingin meluruskan pandangan masyarakat soal penurunan presiden," kata dia.

Pihaknya juga meminta maaf apabila judul diskusi tersebut memberikan tafsir yang berimplikasi pada stigma negatif pihak-pihak tertentu terkait gerakan makar.

"Sekali lagi, tidak ada sedikitpun kehendak kami untuk melakukan hal tersebut dan memperkeruh kondisi politik dan pemerintahan saat ini. Diskusi kami memberikan tafsir yang juga berimplikasi pada stigma negative pihak-pihak tertentu yaitu terkait gerakan makar," ungkapnya.

Presiden Jokowi Minta Sosialisasi New Nomal Dilakukan Secara Gencar

Ia mengatakan tujuan dari diskusi tersebut agar masyarakat memahami bahwa dalam sistem pemerintahan tidak bisa sembarangan untuk mengatakan penurunan terhadap presiden dan atau wakil presiden. 

Sehingga maksud dari diskusi tersebut yakni untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa pemberhentian presiden itu diatur oleh hukum, tidak serta merta diturunkan atas hanya alasan politis.

Halaman
12
Penulis: Noristera Pawestri
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved