DPRD DIY Kritik Pengadaan Buku Saku Covid-19 oleh Pemda

Laporan Reporter Tribun Jogja, Miftahul Huda

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pengadaan 6000 eksemplar buku saku Covid-19 dari Pemda DIY untuk masyarakat menuai kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY.

Pasalnya, sebagian legislatif menganggap buku saku tidak begitu mendesak untuk kebutuhan masyarakat DIY saat ini.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengungkapkan, buku saku akan bermanfaat bagi kalangan terdidik. 

Sementara bagi warga lansia dan yang masih buta huruf, keberadaan buku tersebut belum diperlukan.

"Meski maksudnya baik, namun buku saku belum begitu mendesak. Harusnya lebih dilakukan persuasif melalui RT/RW untuk melakukan sosialisasi," katanya saat dihubungi Tribunjogja.com, Jumat (8/5/2020).

• BREAKING NEWS : Update Covid-19 DIY 8 Mei 2020, Ada Tambahan 6 Kasus Positif

Huda menyebut, dalam pelaksanaan pengadaan buku saku tersebut, DPRD DIY sama sekali tidak dilibatkan. 

Menurutnya ada celah yang belum dilihat oleh Pemda DIY untuk sosialisasi percepatan penanganan Covid-19. 

Anggaran bisa lebih proporsional jika tepat sasaran.

Misalnya, lanjut dia, untuk pemaparan bisa menggunakan buku elektronik.

"Kalau pun harus diwajibkan dengan buku panduan ya buku elektrik jauh lebih proporsional. Akan lebih mengena lagi jika melibatkan para RT/RW serta Tagana dan beberapa satuan lain untuk sosialisasi. Selain penggunaan banner di desa-desa," tegasnya.

Ia menganggap, masyarakat jauh lebih senang jika diberikan penjelasan secara door to door oleh pihak desa. 

Selain meningkatkan kepedulian, sosialisasi empat mata juga lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

"Dukungannya melalui banner-banner saja. Kerahkan semua satuan misalnya Linmas, Tagana, Taruna dan RT/RW untuk sama-sama sosialisasi," imbuhnya.

Menurutnya, percepatan penanganan Covid-19 di DIY perlu ditambah dua kali lipat upayanya.

• Fisipol UGM Launching Buku Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia

Hal itu lantaran beberapa klaster besar muncul di DIY di antaranya jemaah Tabligh di Sleman dan Gunungkidul, serta baru-baru ini puluhan karyawan supermarket di Sleman menunjukkan hasil reaktif Covid-19.

Melihat kondisi masyarakat saat ini, Anggota Fraksi PKS DPRD DIY ini pun ikut prihatin.

Sementara langkah tegas belum terlihat.

Misalnya, ia mengamati di beberapa tempat di antaranya pasar swalayan, pasar tradisional dan tempat-tempat nongkrong semakin dipenuhi masyarakat.

Ia memberi instruksi supaya Pemda DIY membentuk Gugus Tugas Pengamanan Pasar.

Fungsi dari satuan tersebut harus siaga menjaga pasar-pasar, baik itu pasar tradisional maupun pasar swalayan.

Gugus Tugas Pengamanan Pasar tersebut diharapkan bisa memutus mata rantai penyebaran di masyarakat. 

"Tolonglah, ini sudah mulai dipertimbangkan. Yang sekali bisa mengena untuk membendung penyebaran Covid-19. Bentuk Tim Gugus Pasar. Pasar desa dari pemerintah desa, pasar Kabupaten/Kota ya dari masing-masing. Tapi harus dibuatkan Surat Edaran Gubernur," ungkapnya.

Terpisah, menanggapi masukan dari Wakil DPRD DIY terkait pengadaan buku saku tersebut, Wakil Ketua Gugus Tugas Biwara Yuswantana menyampaikan, saat ini proses pengadaan buku saku Covid-19 masih terus berjalan.

Sebelumnya Biwara menyampaikan ada 10.000 eksemplar buku saku.

• UPDATE Terkini Virus Corona di Indonesia Jumat 8 Mei 2020: Kasus Positif 13.112, Pasien Sembuh 2.494

Namun, sampai hari ini Pemda DIY meralat jumlah eksemplar hanya 6.000 saja.

Anggaran pengadaan itu pun cukup besar mencapai Rp 120 juta dengan rincian per eksemplar sebesar Rp 20 ribu.

"Masih tetap jalan, ini belum turun cetak. Ya tidak masalah, karena itu sesuai arahan Gubernur untuk mendukung edukasi terkait Covid-19," katanya.

Ia menjelaskan, tiga tujuan perlunya dilakukan pengadaan buku diantaranya, sebagai implementasi arahan Gubernur DIY dimana menempatkan masyarakat sebagai subyek dalam percepatan penanganan Covid-19.

Untuk itu, lanjut dia, masyarakat perlu memahami beberapa rambu dalam menyikapi bahaya Covid-19 saat ini.

Yang kedua, di lapisan bawah saat ini beramai-ramai melakukan penutupan akses jalan, oleh karena itu protokol kesehatan wajib diperhatikan masyarakat di kalangan bawah.

"Dalam buku itu terdapat penjelasan-penjelasan mengenai tata cara memperlakukan ODP, PDP, hingga proses pemakaman. Juga ada pula pemahaman-pemahaman lainnya," tegasnya.

Point ketiga, Biwara mengatakan, masyarakat sejauh ini belum memahami protap bagi pemudik yang pulang kampung.

Untuk antisipasi hal yang tidak diinginkan, terdapat penjelasan dalam buku setebal 48 halaman tersebut.

• Ini Kata Sultan Terkait PSBB

Menurutnya, penguatan dari satuan pemerintahan desa juga tetap dilakukan.

Misalnya, Linmas, Tagana, dan jajaran ketua RT dan RW juga masih tetap melakukan edukasi kepada masyarakat.

"Pemerintah desa tetap masih bertugas untuk memberikan pemahaman ke masyarakat. Jadi buku itu bukan menjadi pengganti tugas," imbuh Biwara.

Jika menyesuaikan jadwal saat press rilis beberapa hari lalu, penyaluran buku saku tersebut seharusnya mulai tanggal 5 Mei kemarin.

Namun, agaknya penyaluran itu pun harus tertunda lantaran Pemda DIY juga fokus kepada hal lain.

Saat disinggung seberapa besar efektifitas penggunaan buku saku tersebut, Biwara masih belum memastikan.

Namun, ia berharap masyarakat bisa memanfaatkan buku tersebut dengan baik.

"Harapannya bisa membantu, karena Covid-19 ini masalah bersama," pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)