Proyek Pembebasan Lahan Tol Yogyakarta-Solo hingga Bawen Dijadwalkan Ulang

Pembebasan Lahan Proyek yogyakarta-Solo-BawenK ementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) belum bisa malakukan

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Iwan Al Khasni
google.com
Peta Ilustrasi segitiga emas tiga kota Yogyakarta-Solo-Semarang yang akan dihubungkan Jalur Tol 

TRIBUNJOGJA.COM Yogyakarta --- Lebih kurang sudah tiga bulan tahapan pembangunan tol Solo-Jogja-Bawen jalan di tempat karena terdampak pandemi virus corona.

Satu akibatnya tahapannya adalah proses pembebasan lahan yang seharusnya berakhir April tersendat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk sementara waktu masih belum bisa malakukan pengerjaan konstruksi.

Staff Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja (Satker) Pelaksana Jalan Bebas Hambatan (PJBH) Kementerian PUPR, Galih Alfandi mengatakan, pihaknya masih menunggu proses pembebasan lahan di delapan desa.

Ia mencatat, delapan desa yang masih belum selesai tersebut termasuk ke dalam tahapan konsultasi publik.

Beberapa diantaranya 321 bidang di Desa Tirtomartani, Maguwoharjo 245 bidang, 214 bidang di Condongcatur, 49 bidang di Catur Tunggal, Sariharjo terdapat 59 bidang, Sinduadi ada 108 bidang, Trihanggo sekitar 64 bidang, dan Desa Tlogoadi terdapat 181 bidang.

Sementara jumlah lahan yang sudah dibebaskan berada dienam desa di antaranya Desa Bokoharjo, Tirtomartani, Solomartani, Tamanmartani, Purwomartani, Tlogoadi dan Desa Tirtoadi.

"Totalnya itu sekitar 22 Kilometer. Lahan yang kami minta ada 1.241 bidang. Itu yang ruas Solo-Jogja yang masuk tahap II," katanya saat dihubungi Tribunjogja.com, Senin (27/4/2020)

Belum selesainya pembebasan lahan tersebut dipicu lantaran sulit melaksanakan proses konsultasi publik karena dampak dari virus corona atau Covid-19.

Tim Satker PJBH dan juga Dispertaru DI Yogyakarta belum bisa mengumpulkan warga dalam jumlah banyak untuk menyelesaikan tahapan publik.

"Polisi saja membubarkan kerumunan. Masa kami justru mengumpulkan kerumunan. Jadi ya terpaksa kami harus menjadwalkan ulang untuk tahapan selanjutnya," sambungnya.

Ia mengatakan, seharusnya April kali ini pembebasan lahan di tahap II sudah selesai, dan pertengahan tahun hingga akhir tahun pengerjaan konstruksi sudah harus selesai.

Adanya Covid-19 kali ini, pengerjaan konstruksi tahap II itu pun menurut Galih, kemungkinan besar molor hingga tahun 2021.

"Secara otomatis molor. Karena progres pembebasan lahan jalan di tempat. Harusnya tahun ini pengerjaan konstruksi sudah jalan," tegasnya.

Galih melanjutkan, dari Kementerian pusat pun sampai hari ini masih belum memberikan instruksi terkait pembangunan.

Meski masih kurang delapan desa, pembebasan lahan di tahap III atau ruas Jogja-Bawen sudah mengambil ancang-ancang.

Total ruas Jogja-Bawen menurut Galih mencapai sekitar 71 kilometer.

Kemungkinan besar, ia mengatakan tim Satker PJBH akan menggarap kedua ruas tersebut secara bersamaan.

"Pengerjaan menunggu keadaan kondusif. Kami juga perlu menentukan jadwal ulang. Sepertinya akan memakan waktu lama," pungkasnya.

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana memaklumi Pemda DIY dalam melakukan upaya percepatan pembebasan lahan jalur Jogja-Solo tersebut.

Namun, ia menegaskan supaya Dispertaru DIY segera membuat planning ulang mengenai rencana selanjutnya.

"Jangan bicara target sekarang. Tapi, analisa sangat diperlukan. Saya kira Pemda harus menyusun planning untuk proses pembebasan selanjutnya," katanya.

Ia melanjutkan, planning yang dimaksudkan yakni Pemda DIY perlu melakukan analisa, lalu menentukan opsi untuk melakukan konsultasi publik ke depannya.

Ia menganggap, masa pandemi memang tidak bisa diprediksikan. Akan tetapi sebuah analisa untuk mencari jalan keluar dari suatu proyek tetap perlu dipikirkan.

Jika memang tidak bisa dengan cara virtual, Huda menyarankan supaya proses konsultasi publik dilakukan secara terkoordinir oleh kepala desa setempat.

"Pelan-pelan saja. Sembari menyusun langkah selanjutnya," sambungnya.

Ia juga meminta kepada Pemda DIY untuk terus berkoordinasi dengan tim Satker Kementerian.

Hal itu berkaitan dengan penetapan ulang jadwal yang telah disusun. Karena ia meyakini masyarakat juga sudah menanti kejelasan tersebut.

"Kalau mundur tahun depan, segera di infokan supaya masyarakat bisa bersiap-siap mencari lahan pengganti mulai sekarang," pungkasnya. ( Tribunjogja.com | Miftahul Huda )

Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved