Sebanyak 36.000 KK di Bantul Belum Dapat Akses Bantuan Pemerintah

Laporan Reporter Tribun Jogja Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sekda Bantul Helmi Jamharis yang mengikuti rapat koordinasi di Kepatihan bersama Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji dan Kepala BPKA DIY Bambang Wisnu Handoyo menjelaskan bahwa agenda besar rapat tersebut adalah mendata keluarga miskin di kabupaten.

Keluarga miskin tersebut dirinci siapa yang telah mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), serta kartu Pra Kerja.

Harapannya, akan diketahui berapa jumlah warga yang belum dapat akses dari pemerintah dan data tersebut digunakan sebagai acuan untuk memberikan Jadup.

"Data terakhir sekitar 36ribu KK yang belum dapat akses PKH, BPNT dan Kartu Pra Kerja.
Yang jelas itu perlu verifikasi. Pemda DIY akan lakukan konfirmasi ke Dinsos. Amanat beliau berdua itu," ucapnya di Kepatihan, Selasa (14/4/2020).

• Refocusing Anggaran, Hampir Rp 300 Miliar Disiapkan Bantul untuk Tangani Pandemi

Helmi menambahkan, bahwa Pemkab Bantul terus melakukan refocusing atau redesain anggaran sesuai dengan kebutuhan.

"Anggaran di Bantul untuk Covid-19 sementara Rp 56miliar. Tapi terbanyak untuk bidang kesehatan sekitar 40 persen. Jaring keamanan sosial dari sini, tapi kami masih terus melakukan refocusing. 23 April sudah kita selesaikan sesuai SKB Mendagri dan Menkeu," ujarnya.

Ia mengatakan, pihaknya akan membuat edaran lagi ke desa-desa terkait pemanfaatan dana desa untuk bantuan langsung tunai (BLT) dengan prosentase tertentu.

"Tentu desa melakukan redesain kembali APBDes masing-masing. Tapi memang sebelum ini, desa sudah menganggarkan untuk kegiatan terkait Covid-19. Sekira seminggu lalu, dari 75 desa yang sudah redesain, sudah semua. Tapi hitungan angka 35 desa ada Rp 1,5m, nanti akan berubah lagi," pungkasnya.(TRIBUNJOGJA.COM)