Pakar UGM Sebut Pemerintah Mesti Cepat Belajar Tangani Covid-19

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Pakar Kebijakan Publik UGM, Prof Dr Erwan Agus Purwanto menyebutkan Indonesia harus belajar dengan cepat dalam menangangani wabah Covid-19 di tanah air.

Prof Erwan mengatakan dalam kondisi ini pemerintah perlu jadi fast learner.

Dia mengatakan bahwa pandemi Covid-19 merupakan bentuk bencana baru.  

Belum ada preseden guna menangani krisis ini sebelumnya.

• BREAKING NEWS : Update Corona di DIY 11 April 2020, 3 Pasien Dinyatakan Sembuh

Kendati begitu, pemerintah dapat belajar dari sejumlah negara yang dinilai berhasil dalam mengendalikan penyebaran wabah Covid-19. 

Misalnya dengan mengambil atau mengadopsi cara-cara penanganan virus corona yang dilakukan Hongkong, Taiwan, dan Korea Selatan.

“Ada semacam best practice dari negara-negara yang dianggap sukses dalam menangani virus corona,” ujar Guru Besar FISIPOL UGM, Sabtu (11/4/2020).

Menurutnya, pemerintah Indonesia ada keterlambatan dalam merespon Covid-19. 

Semestinya pemerintah bisa segera belajar dari kasus corona sebelumnya seperti SARS maupun MERS ataupun dari negara lain. 

Ada jeda waktu sejak kasus pertama muncul di Wuhan di akhir Desember 2019 hingga kasus pertama di tanah air pada Maret 2020 yang sebenarnya bisa digunakan untuk mengantisipasi wabah Covid-19 sebelum masuk Indonesia.

• Perayaan Kecil dr Tirta Hudi Setelah Keluar dari Rumah Sakit

Namun Erwan menilai saat ini pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam menangani wabah Covid-19. 

Berbagai kebijakan dan peraturan dikeluarkan untuk mencegah penyebaran yang lebih luas.

“Pemerintah sudah terlihat meningkatkan upaya menangani pandemi ini. Terakhir mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 2020 dengan berbagai kebijakan turunannya termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang lebih luas,” paparnya.

Komitmen pemerintah juga terlihat dari pengalokasian anggaran dana kesehatan unuk pemenuhan kebutuhan APD, reagen, ventilator, pengadaan tes kit berskala besar, serta peralatan kesehatan lainnya.

Selain itu upaya membentuk jejaring pengaman sosial (social safety net) bagi kelompok-kelompok masyarakat yang tidak memiliki penghasilan rutin.