Wabah Virus Corona

Jika Jakarta Lockdown, Ini 8 Alternatif Skema Biaya Penyaluran Bantuan yang Bisa Diterapkan

Wilayah Jakarta dianggap sudah siap untuk lockdown. Pemerintah DKI saat ini memiliki APBD cukup untuk diterapkan lockdown

Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan penyemprotan disinfektan terhadap 350 kendaraan layanan SIM, STNK Keliling dan kendaraan operasional, baik roda dua dan roda empat, Sabtu (28/3/2020). Hal itu dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona atau COVID 19. 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Lockdown untuk Jakarta dinilai sudah siap diterapkan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Jakarta saat ini memiliki APBD senilai Rp 87,95 triliun sehingga untuk lockdown dianggap sudah siap. 

Hal itu disampaikan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Demokrat Mujiyono dikutip Tribun Jogja dari siaran pers Minggu (29/3/2020) via Warta Kota. 

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Menteri BUMN Erick Thohir meninjau pembersihan Masjid Istiqlal dengan cairan disinfektan di Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2020). Pembersihan oleh petugas gabungan tersebut untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan Masjid Istiqlal.
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Menteri BUMN Erick Thohir meninjau pembersihan Masjid Istiqlal dengan cairan disinfektan di Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2020). Pembersihan oleh petugas gabungan tersebut untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan Masjid Istiqlal. (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)

Mujiyono menawarkan delapan alternatif skema biaya penyaluran bantuan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Usulan skema biaya penyaluran bantuan itu dapat digunakan apabila Jakarta diputuskan untuk lockdown atau karantina wilayah selama 14 hari akibat penyebaran virus corona atau Covid-19.

Berdasarkan kajian Demokrat, Jakarta dapat menyiapkan dana sekitar Rp 5,8 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Lockdown dibutuhkan Jakarta untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang terus meluas. Saya yakin Jakarta siap, apalagi APBD DKI Jakarta mencapai Rp 87,95 triliun," kata Mujiyono seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (29/3/2020).

"Saya rasa ini relevan karena pajak dari rakyat harus dikembalikan untuk rakyat juga, apalagi di tengah pandemi corona seperti ini," kata Mujiyono yang juga menjabat Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta tersebut.

Dia mengatakan bahwa delapan skema pembiayaan yang telah dikaji sangat matang.

Skema pembiayaan pertama adalah menyalurkan beras sebanyak 0,5 liter seharga Rp 6.000 kepada 11.058.949 warga DKI Jakarta selama 14 hari.

Halaman
123
Editor: Yoseph Hary W
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved