Wabah Virus Corona
Jika Jakarta Lockdown, Ini 8 Alternatif Skema Biaya Penyaluran Bantuan yang Bisa Diterapkan
Wilayah Jakarta dianggap sudah siap untuk lockdown. Pemerintah DKI saat ini memiliki APBD cukup untuk diterapkan lockdown
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Lockdown untuk Jakarta dinilai sudah siap diterapkan untuk mencegah penyebaran COVID-19.
Jakarta saat ini memiliki APBD senilai Rp 87,95 triliun sehingga untuk lockdown dianggap sudah siap.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Demokrat Mujiyono dikutip Tribun Jogja dari siaran pers Minggu (29/3/2020) via Warta Kota.
Mujiyono menawarkan delapan alternatif skema biaya penyaluran bantuan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Usulan skema biaya penyaluran bantuan itu dapat digunakan apabila Jakarta diputuskan untuk lockdown atau karantina wilayah selama 14 hari akibat penyebaran virus corona atau Covid-19.
Berdasarkan kajian Demokrat, Jakarta dapat menyiapkan dana sekitar Rp 5,8 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Lockdown dibutuhkan Jakarta untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang terus meluas. Saya yakin Jakarta siap, apalagi APBD DKI Jakarta mencapai Rp 87,95 triliun," kata Mujiyono seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (29/3/2020).
"Saya rasa ini relevan karena pajak dari rakyat harus dikembalikan untuk rakyat juga, apalagi di tengah pandemi corona seperti ini," kata Mujiyono yang juga menjabat Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta tersebut.
Dia mengatakan bahwa delapan skema pembiayaan yang telah dikaji sangat matang.
Skema pembiayaan pertama adalah menyalurkan beras sebanyak 0,5 liter seharga Rp 6.000 kepada 11.058.949 warga DKI Jakarta selama 14 hari.
Biaya yang dibutuhkan untuk membeli beras sekitar Rp 928 miliar lebih.
Skema kedua, membeli kebutuhan lauk kalengan, telur ayam, minyak dan sebagainya untuk 11 juta jiwa tersebut masing-masing biaya Rp 25.000.
Apabila dilakukan selama 14 hari, biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 3,8 triliun lebih.
Skema ketiga kebutuhan alat kebersihan diri seperti sabun dan disinfektan untuk warga Jakarta sebesar Rp 50.000 per orang. Biaya dikeluarkan mencapai Rp 552 miliar lebih.
Skema keempat, kebutuhan susu balita atau MPASI (makanan pendamping ASI) kepada 817.828 balita dengan masing-masing harganya Rp 200.000. Anggaran dibutuhkan Rp 163 miliar.
