Lahan Jalan Tol Yogyakarta-Solo Tak Lama Lagi Dipasangi Tanda Batas

TRIBUNJOGJA.COM KLATEN -- Menjelang pelaksanaan komunikasi publik, pemerintah melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan jalan tol Solo-Yogyakarta bakal segera memasang tanda batas.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan lahan warga yang bakal dilalui proyek jalan nasional..

Dari pemasangan tanda batas itu maka petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) dijadikan patokan melakukan pengukuran.

Informasi itu disampaikan Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Endro Hudiyono dihadapan anggota DPRD Klaten, kepala OPD, para camat dan kepala desa di acara Rapat Persiapan Komunuikasi Publik Jalan Tol Yogya-Solo di Gedung Sidang Paripurna DPRD Klaten, Rabu (11/3/2020).

“Tahap konsultasi publik ini adalah tahapan yang harus dilalui dalam pengadaan tanah. Konsultasi publik ini sekaligus langkah awal pemerintah."

"Istilahnya pemerintah itu ‘kulonuwun’ pada warga agar nantinya tidak ada polemik. Pemerintah sekaligus minta ijin bagi PPK nantinya memasang tanda batas untuk menentukan lokasi, dan juga melindungi warga dari pihak yang tak bertanggung-jawab,” terang Endro.

Ditambahkannya sedianya konsultasi publik akan digelar pada bulan Maret hingga Mei 2020.

Nantinya PPK dan BPN akan turut serta hadir mengedukasi dan menyampaikan informasi kepada warga yang terkena proyek jalan tol.

Selain itu, melalui konsultasi publik ini warga dapat memanfaatkannya untuk aktif bertanya sehingga mereka bisa memperoleh informasi yang valid dan benar dari sumber terpercaya.

Menyikapi rencana pelaksanaan komunikasi publik Sekretaris Daerah, Jaka Sawaldi menyebutkan pentingnya penyelamatan sumber-sumber mata air penyangga pangan.

“Proyek ini agar memperhatikan agar sumber-sumber air yang dan kebetulan terkena dampak pembangunan tol ini untuk dijaga."

"Apalagi Klaten adalah penyangga pangan nasional. Pengurangan lahan pertanian tentunya akan berdampak terhadap penerimaan subsidi pupuk bagi petani."

Komunikasi publik ini menjadi kewenangan PPK jalan tol. Termasuk beban yang mungkin timbul. Maka warga diharapkan bisa mendapatkan informasi yang jelas langsung dari PPK jalan tol,” jelasnya.

Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Krido Suprayitno menjelaskan pembangunan tol saat ini sudah merampungkan konsultasi publik untuk warga di Bokoharjo dan Selomartani.

Krido mengungkapkan bahwa seluruh warga setuju atas pembangunan tol di wilayah mereka.

"Proses lebih lanjut kita akam memulai sosialisasi Yogya-Bawen pada awal Maret," ungkapnya

Terkait perubahan desain yang dilakukan di tol yang melintasi kawasan Monjali, Krido mengatakan bahwa hal tersebut juga sudah dibicarakan di hadapan warga Desa Sinduadi dan juga Sendangadi.

"Mereka bisa menerima. Bahkan ada hal yang menarik ternyata di lokasi Desa Sendangadi sebagian besar wilayah pinggir Ringroad kebanyakan dimanfaatkan untuk urusan bisnis, sementara tempat hunian relatif sedikit sehingga banyak pemilik di luar daerah," ucapnya.

Keadaan tersebut, lanjutnya, membuat warga memberikan usul untuk ada apraisal secara kolektif. Masyarakat juga ingin adanya kejelasan terkait kapan waktu pembayarannya.

"Sesuai prosedur sosialisasi publik, izin penlok (penetapan lokasi) selesai. Tergantung validasi data. Nah kemarin sudah diselesaikan," ungkapnya.

Krido menjelaskan, validasi data ikut menentukan cepat lambatnya terbitnya izin penlok sehingga ia menghimbau pemilik lahan untuk berperan aktif.

"Kami berharap penlok ketika pemberkasan
2-3 minggu melengkapi data untuk tim pengadaan. Validasi data menjadi penting untuk validasi tanah dan mutlak harus dilengkapi," pungkas Krido.( Tribunjogja.com | Vim | Kur )
--