KKB Masih Terus Berulah, Pangdam Cenderawasih Tegaskan Tak Akan Tarik Pasukan dari Nduga Papua
KKB Masih Terus Berulah, Pangdam Cenderawasih Tegaskan Tak Akan Tarik Pasukan dari Nduga Papua
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM - TNI menegaskan tak akan menarik pasukan dari wilayah Kabupaten Nduga Papua karena Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terus melakukan aksi penyerangan kepada aparat dan masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh Pangdal XVII/Cenderawasih Mayjen Herman Asaribab menyikapi kembali maraknya serangan KKB di wilayah Papua.
Terakhir anggota KKB menyerang pos TNI di Distrik Kenyam saat masyarakat menggelar upacara bakar batu pada Rabu (26/02/2020).
Panglima Kodam (Pangdam) XVII/Cenderawasih Mayjen Herman Asaribab menegaskan aparat TNI/Polri akan terus bertugas di Nduga.
Meski ada desakan untuk menarik pasukan dari wilayah itu.
"Termasuk aparat di tarik, (permintaan) Pemda Nduga itu, saya kembalikan ke mereka, kalau mereka bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang beda pendapat untuk datang bersama-sama membangun daerah yang kita tinggali, karena kami di sana menjaga dan membantu, bukan merusak," kata Herman di Jayapura, Jumat (28/02/2020).
• KKB Kembali Serang Pos TNI di Papua, Seorang Anggota Brimob Tertembak dan Seorang Warga Tewas
TNI, kata dia, selalu mengedepankan upaya persuasif untuk mengajak anggota KKB kembali ke pangkuan NKRI.
Tapi, aparat penegak hukum akan mengambil tindak tegas jika para anggota KKB memilih untuk tetap mengangkat senjata.
"Saudara kita yang beda pendapat dan masih pegang senjata, itu memang tugas TNI-Polri untuk mengambil kembali senjata oleh saudara kita, dan mereka itu tidak punya hak memegang senjata, yang punya hak TNI-Polri. Untuk itu kejadian di atas dilakukan penegak hukum, oleh kepolisian dibantu oleh TNI," tutur Herman.
Hal senada juga disampaikan Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw.
Polri tidak akan menarik pasukan dari Nduga karena tak ada pihak yang bisa memberi jaminan keamanan.
"Selama mereka (KBB) masih ada, kepolisian tetap akan ada untuk melakukan penegakkan hukum. Yang berhak memiliki dan menggunakan senjata api itu hanya dua, yakni Polri dan TNI serta beberapa satuan dalam lingkup terbatas," kata dia.
Waterpauw meminta semua pihak mendukung keberadaan TNI/Polri di Nduga.
Aparat keamanan itu, kata dia, membantu pemerintah membangun kawasan Nduga.
Waterpauw juga meminta kepala daerah setempat tak memperkeruh suasana dengan mengeluarkan pernyataan kontroversial.
