Nasib Selokan Mataram yang Bakal Dilintasi Jalur Tol Yogyakarta-Solo
Tol Yogya-Solo Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak (BBWSSO) yang membidangi Selokan Mataram.
Penulis: Santo Ari | Editor: Iwan Al Khasni
Proses pembangunan Tol Yogyakarta-Solo tak hanya berbicara tentang pembiayaan pembebasan lahan. Namun instansi negara lain yang terdampak juga menjadi tanggungjawab dalam pembangunan ini.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksana Jalan Bebas Hambatan (PJBH) Tol Yogya-Solo, Wijayanto, memaparkan ke depan pihaknya akan berkoordinasi dengan PDAM, Telkom, Pertamina dan instansi lainnya.
Koordinasi ini terkait pengecekan jaringan yang terdampak dari pembangunan tol, terutama jaringan yang terpendam.
"Petanya bersinggungan dengan peta kita tidak? Kalau (terpendam) di dalam berapa meter akan kelihatan. Harus dipindah. Kita yang memindah ya kita yang membiayai," ujarnya.
Koordinasi ini dilakukan setelah konsultasi publik dengan masyarakat selesai. Setelah ada pematokan dan penetapan lokasi (penlok), maka akan ketahuan instalasi apa yang terdampak.
"Kalau jalur sudah disetujui masyarakat, sudah melakukan pemasangan patok, persiapan penlok. Maka baru kita koordinasikan dengan instansi terkait," ungkapnya.
Termasuk dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak (BBWSSO) yang membidangi Selokan Mataram.
Ia mengatakan ada jalur tol yang bersinggungan dengan Selokan Mataram. Konstruksinya nanti, tol akan dibuat elevated, di atas selokan Mataram.
"Selokan mataram akan tetap akan hidup," ujarnya.
Tidak hanya memiliki manfaat bagi masyarakat DIY, keberadaan selokan Mataram juga memiliki nilai sejarah tersendiri.
Maka dari itu Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY Krido Suprayitno menjelaskan nantinya selokan mataram akan dijadikan ikon tersendiri bagi tol yang ada di DIY. Baik tol Jogja-Solo, Jogja-Bawen, dan Jogja-Kulonprogo.
"Dipastikan tidak mengganggu fungsi selokan dan menjadikannya ikon DIY," ungkap Krido.

Ia mengatakan belum melakukan pembicaraan dengan BBWSSO, namun upaya tersebut direncanakan akan dilakukan pada awal Maret mendatang.
Tidak hanya dengan BBWSSO, namun juga dengan instansi lain terdampak seperti Dishub dan PDAM saat konsultasi publik.
"Konsolidasi instansi pada awal bulan Maret. Saat ini kami sedang menyelesaikan tahapan sosialisasi yang masuk dalam tahap persiapan dengan masyarakat yang terdampak," terangnya.