Tanggapi Statmen Presiden Soal Masalah Jiwasraya, Partai Demokrat : Jangan Cari Kambing Hitam

TRIBUNJOGJA.COM - Pernyataan Presiden Jokowi soal krisis PT Asuransi Jiwasraya sudah terjadi sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mendapatkan respon dari Partai Demokrat.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus wakil ketua MPR, Syarif Hasan mengaku tersinggung dengan statmen yang disampaikan oleh presiden tersebut.

Menurut Syarif, seharusnya presiden menyelesaikan permasalahan yang ada di Jiwasraya dan bukan malah mencari kambing hitam atas permasalahan tersebut.

"Tidak usah mencari sesuatu yang sebenarnya enggak terjadi sekaligus ingin mengangkat citranya yang terbagus. Nah lebih bagus dibenahi saja," ujar dia.

"Jangan cari, istilahnya kambing hitam. Apalagi sebenarnya persoalan ini enggak benar," tutur Syarief.

Pada era SBY, menurut Syarief, pertumbuhan ekonomi cukup membaik. Persoalan nasional seperti utang pada International Monetary Fund (IMF) berhasil dibayar dan krisis PT Jiwasraya juga ikut dibantu.

• Terkenal Tegas, Rekan Dekat Sebut Artidjo Alkostar Cocok Jadi Dewan Pengawas KPK

Oleh karenanya, ia meminta, Jokowi tak menyalahkan pemerintahan yang lama ketika tengah menghadapi masalah.

"Jangan mengatakan pemerintahan lama, akibat dari pemerintah yang lama kurang ini, saya pikir, kita harapkan presiden kita lebih bijak sana," ucapnya.

Lebih lanjut, ketika ditanya pernyataan tersebut dapat berdampak pada rusaknya hubungan Jokowi dan Partai Demokrat, Syarief tak menjawab secara detail.

Wakil Ketua MPR ini menyarankan, agar kekurangan yang ada di pemerintahan terdahulu lebih baik diperbaiki pemerintahan Jokowi.

"Setiap pemimpin itu, memiliki legacy keberhasilan sendiri terlepas daripada kelemahan. Nah harapan kami, kalau ada kekurangan kami tolong diperbaiki itu aja," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi angkat bicara soal kasus gagal bayar polis asuransi milik perusahaan pelat merah PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Jiwasraya sebelumnya menyerah dan tak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran yang mencapai Rp 12,4 triliun.

Jokowi menegaskan, masalah di Jiwasraya ini terjadi sejak 10 tahun lalu, atau sejak era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ini persoalan yang sudah lama sekali 10 tahun yang lalu, problem ini yang dalam tiga tahun ini kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Balikpapan, Rabu (18/12/2019).

• Jadi Dewas KPK, Kediaman Artidjo Alkostar di Sleman Tampak Kosong