Waspadai Oknum Catut BKPPD Ngaku Bisa Urus SK Pensiun dan Taspen di Klaten

Laporan Reporter Tribun Jogja, Victor Mahrizal

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Klaten dan masyarakat Klaten diminta waspada, akhir-akhir ini ada oknum yang mengaku bisa menguruskan SK Pensiun dan Taspen dengan minta imbalan tertentu.

"Kami tegaskan bahwa pengurusan SK Pensiun dan Taspen gratis, dan kalau ada oknum yang mengaku bisa menguruskan dengan meminta imbalan tertentu agar dilaporkan ke aparat keamanan," kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Klaten Surti Hartini pada acara penyerahan SK Pensiun bagi ASN di lingkungan Pemkab Klaten di Pendopo Pemkab Klaten, Selasa sore (10/12/2019).

Surti Hartini mengatakan, pengurusan Taspen bisa dilakukan di Halaman Pemkab Klaten, karena setiap Rabu mobil keliling Taspen melayani di Halaman Pemkab Klaten.

• Klaten Dilanda Hujan Deras Disertai Lisus, PLN Sigap Recovery Dampak Bencana

SK Pensiun yang diserahkan sebanyak156 SK untuk ASN yang pensiun periode November, Desember 2019 dan periode Januari dan Pebruari 2020.

Bupati Klaten Sri Mulyani dalam sambutannya mengatakan, jajaran ASN yang telah purna tugas agar tetap semangat dan acara penyerahan SK pensiun ini sebahai bentuk penghormatan pada ASN yang memasuki masa pensiun.

"Pengabdian tidak hanya menjadi ASN tetapi bisa dimana saja asalkan dilakukan dengan sungguh-sungguh," kata Bupati Klaten.

Acara penyerahan SK ini, kata Sri Mulyani tidak sebanding dengan pengabdian para ASN yang purna tugas.

Mohon doa restu agar Kabupaten Klaten makin keren, maju mandiri dan berdaya saing.

• Tutorial Super Mudah Menghilangkan Kantong Mata

Sri Mulyani menegaskan, untuk pengurusan SK Pensiun dan Taspen semua gratis, tidak memakai imbalan tertentu.

Kalau ada oknum yang bisa mengurus SK Pensiun dan Taspen dengan minta imbalan uang agar dilaporkan polisi atau Kejaksaan Negeri.

Kalau ada ASN dari luar daerah masuk ke Klaten, kata Sri Mulyani, tidak langsung diterima tapi dites dan tidak memakai imbalan tertentu.

"Kalau tes bisa tentu bisa masuk sebagai ASN Pemkab Klaten," kata Sri Mulyani. (TRIBUNJOGJA.COM)