Jawa

Tata Kelola Baik, Pemkot Magelang Raih Anugerah Pandu Negeri 2019

Penghargaan kategori silver itu merupakan apresiasi terhadap pemerintah daerah yang telah memiliki komitmen kuat dalam mengelola tata pemerintahan.

Tata Kelola Baik, Pemkot Magelang Raih Anugerah Pandu Negeri 2019
istimewa
Pemkot Magelang yang diwakili Sekda Kota Magelang, Joko Budiyono menerima penghargaan Anugerah Pandu Negeri, di kompleks Kantor Walikota, Kamis (28/11/2019). 

TRIBUNJOGJA.COM - Indonesia Institute for Public Governance (IIPG) memberikan penghargaan Anugerah Pandu Negeri (APN) 2019 kepada Pemerintah Kota Magelang.

Penghargaan kategori silver itu merupakan apresiasi terhadap pemerintah daerah yang telah memiliki komitmen kuat dalam mengelola tata pemerintahan.

Penghargaan diserahkan perwakilan IIPG kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Magelang, Joko Budiyono, di ruang sidang kompleks Kantor Wali Kota Magelang, Kamis (28/11/2019) sore.

Pemkot Magelang Dorong Pelaku Utama Perikanan Berkelompok

Joko mengatakan, penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Magelang untuk makin meningkatkan kinerja dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Menurutnya, banyak hal fundamental yang dilakukan Pemkot Magelang dan dinilai berhasil oleh para ahli sehingga kayak mendapatkan penghargaan ini, antara lain meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, penetapan APBD yang selalu tepat waktu, terbebas dari korupsi, indeks pembangunan masyarakat yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

"Penghargaan ini harus menjadi penyemangat bagi kita untuk terus meningkatkan kinerja serta pengabdiannya kepada masyarakat. Kalau tahun ini kita dapat meraih silver, ke depan kita upayakan dapat meraih gold," ucapnya.

Joko menjelaskan bahwa IIPG merupakan lembaga nirlaba dan penyelenggaran ini pun tidak meminta sponsor, khususnya dari pemerintah daerah.

UNBOXING KULINER: Snack Hits Super Ekonomis di Jogja

Hal ini dilakukan untuk menjaga independensi dalam penilaian.

"Tadi dikatakan jika tujuannya untuk mengangkat tata kelola pemerintah di daerah se-Indonesia semakin baik. Dari 548 kabupaten/kota dipilih 62 pemerintah daerah yang mendapat anugerah ini atau sekitar 11 persen. Padahal target idealnya adalah 20 persennya," imbuhnya.

Joko menjelaskan, ada beberapa kriteria penilian yang diterapkan antara lain dalam hal aspek performance 60 persen, meliputi pertumbuhan ekonomi, pengembangan manusia, hasil terobosan penting dan aspek governance 40 persen, meliputi tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, anti korupsi. (TRIBUNJOGJA.COM)

Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved