Hasto Kristiyanto : Ahok Tak Perlu Mundur dari PDIP jika Pimpin BUMN

TRIBUNJOGJA.COM - Sejumlah pihak menilai Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok harus mundur dari PDIP jika nantinya memimpin BUMN.

Saat ini Ahok santer dikabarkan akan menduduki jabatan pimpinan BUMN setelah mantan gubernur DKI Jakarta tersebut bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir beberapa waktu yang lalu.

Menanggapi persoalan tersebut, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak perlu mundur dari PDIP jika dipercaya memimpin BUMN.

"Tidak harus keluar karena Pak Ahok sebagai anggota partai bisa ditugaskan sesuai dengan kemampuan profesionalitasnya. Yang penting partai memastikan tidak ada conflict of interest," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Selasa (19/11/2019).

Hasto pun meminta publik tak terlalu khawatir akan adanya konflik kepentingan terkait PDI-P apabila Ahok memimpin BUMN.

Hasto menyatakan, PDI-P menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian BUMN soal wacana penugasan Ahok itu.

Menurut dia, Kementerian BUMN tak hanya menarget Ahok untuk memimpin BUMN.

Menteri BUMN Erick Thohir juga melakukan uji kelayakan dan kepatutan seperti mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra Hamzah, yang juga dipersiapkan untuk memimpin salah satu BUMN.

• Pembongkaran Jalur Sepeda di Cikini, Politisi PDIP Kembali Kritik Anies Baswedan

Menangapi protes dari sebagian pekerja Pertamina, Hasto menjawab bahwa protes demikian akan dilihat masyarakat sebagai sesuatu yang berlebihan.

Karena apapun keputusan terkait jabatan direksi dan komisaris BUMN ditetapkan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

Karenanya, menurut dia, tidak boleh ada organisasi di luar BUMN yang ikut campur tangan terhadap pengambilan keputusan itu.

"BUMN dengan seluruh karyawannya itu bukan organisasi politik. Dia badan usaha yang terikat dalam norma etika bisnis, tetapi juga menjalankan tugas negara menjadi badan usaha milik negara demi memajukan kepentingan umum melalui sektor usaha strategis yang menurut konstitusi harus dikuasai negara," papar Hasto.

"Apalagi Pak Ahok, siapa sih yang mengatur-atur Pak Ahok kalau untuk kepentingan jangka pendek, kepentingan sempit?" kata dia.

Fahri Hamzah Sarankan Ahok Ditempatkan di BUMN Paling Korup

Sementara itu mantan politisi PKS, Fahri Hamzah menilai Ahok bisa ditempatkan sebagai pemimpin BUMN.

Hanya saja, dia menyarakan mantan gubernur DKI Jakarta itu ditempatkan di BUMN yang dianggap paling korup. 

Keberadaan Ahok di BUMN yang paling Korup, kata Fahri, akan menjadi pembuktian apakah Ahok berani membuka praktik korupsi di BUMN. 

Hal itu disampaikan Fahri saat diwawancarai jurnalis Aiman Witjaksono dalam program Aiman KompasTV, Senin (19/11/2019) malam. 

Di awal keterangannya, Fahri mendukung Ahok masuk ke BUMN. 

Dengan catatan, masuknya Ahok ke BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Kalau itu dia (pemerintah,-Red) bikin clear, belalah saudara Basuki dengan terbuka. Saya akan bela jika itu tidak ada kesalahan. Harus fair dong. Semua orang di Republik ini berhak mendapatkan hak-haknya. Gak boleh orang selama-lamanya kita siksa," kata Fahri sebagaimana dikutip Tribunnews.com dari tayangan Aiman Kompas TV, Senin (18/11/2019) malam.

Menurut Fahri, Presiden dan Menteri BUMN harus berani membela Ahok sepanjang penangkatannya sesuai dengan peraturan.

Presiden harus siap dengan resiko politik yang bakal diterima.

"Resiko politiknya akan diterima oleh Presiden, resiko politiknya akan diterima oleh menteri BUMN. Tidak populer. Dikritik orang. Itu memang resiko hari hari politisi," ujar Fahri.

Fahri mengakui BUMN membutuhkan sosok Ahok.

"Kalau soal talenta, saya mengatakan BUMN itu memerlukan saudara Ahok," kata politikus Partai Gelora ini.

Ahok diperlukan, lanjut Fahri, karena BUMN membutuhkan sosok yang tegas dan keras.

"Karena ada beberapa institusi di BUMN itu yang memerlukan orang keras, orang tegas," ujar dia.

Ditanya soal kemungkinan masuknya Ahok di BUMN bakal membuka borok-borok korupsi di BUMN, Fahri mendukung hal itu terjadi.

Fahri menyarankan agar Ahok dimasukkan ke BUMN yang selama ini dianggap paling korup.

"Saya ingin melihat itu dilakukan. Karena itu masukkan Ahok ke tempat yang paling banyak dituduh korupsi. PLN, Pertamina. Masukin ke situ. Apapun (direksi atau komisaris), kita ingin lihat keberaniannya di situ," ujar dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hasto Sebut Ahok Tak Perlu Keluar dari PDI-P jika Pimpin BUMN", .