Kepala BKKBN Sebut Jumlah Penyuluh KB Tidak Ideal

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana yang ada masih kurang dan jauh dari kata ideal.

Saat ini, satu orang penyuluh mesti mengampu wilayah 10 desa.

Padahal, idealnya, satu penyuluh mengampu satu desa.

Secara nasional, kekurangan mencapai 26 ribu penyuluh.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, mengatakan, jumlah penyuluh masih kurang banyak.

• Tutorial Tampil Kece dengan Makeup Sachet yang Praktis dan Terjangkau

Kekurangan, secara nasional, bisa lebih dari 26 ribu orang. Sementara itu di Jawa Tengah, 2.500 orang.

"Belum dong. Masih jauh. Idealnya, satu desa, ada satu penyuluh. Kekurangan, banyak sekali, mencapai ribuan. Se-Jawa tengah, 2.500 orang baru nyandak. Kalau nasional, banyak sekali. Kita nasional kekurangan, lebih dari 26 ribu," ujar Hasto, Jumat (8/11/2019) usai acara pembinaan penyuluh keluarga berencana di Hotel Trio, Magelang.

Kekurangan ini seharusnya dapat ditambah, tetapi kemampuan negara saat ini terbatas.

Hasto mengatakan, solusinya dengan merekrut tenaga non-PNS untuk membantu penyuluh yang dapat nanti sharing dibebankan ke Kota atau Kabupaten.

"Makanya sering kalau kita bertemu Bupati atau Wali Kota sharing dibebankan ke Kabupaten/Kota. Wali Kota menghonor tenaga non-PNS, untuk membantu penyuluh," katanya.

Hasto mengatakan, jumlah SDM yang kurang ini memang mempengaruhi.

Satu penyuluh untuk 10 desa itu dinilainya berat. Solusinya pun dengan memberdayakan masyarakat.

Ada Penyuluh Keluarga Berencana Desa dan Sub PPKBD di tingkat dusun.

"Solusinya paling penting memberdayakan masyarakat. Ada PPKBD, penyuluh KB desa, dan sub PPKBD di pedukuhan. Mereka sering digaji dengan dana desa. Gajinya ada Rp 150ribu, Rp 100ribu, solusinya begitu. Penyuluh yang swadaya dari masyarakat. Solusinya itu, tidak semua PNS," ujarnya.

Penerimaan pun tetap ada. CPNS tahun 2019 ini, BKKBN mengusulkan 230 formasi.

Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2018 lalu, sebanyak 800 formasi.

Di Jawa Tengah, tahun 2019, 30 formasi.

Tahun 2018 lalu, sebanyak 166 formasi.(TRIBUNJOGJA.COM)