Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Bantul Juga Awasi Kegiatan Karang Taruna

Subjek pengawasan dalam Pilkada adalah setiap organisasi yang menggunakan anggaran negara, baik dari APBD, APBN maupun APBdes.

Penulis: Ahmad Syarifudin | Editor: Muhammad Fatoni
Tribun Jogja/ Ahmad Syarifudin
Ketua Bawaslu Bantul, Harlina 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Bantul, Harlina, menegaskan pada proses tahapan pilkada Bantul pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap organisasi yang dibiayai oleh anggaran Pemerintah.

Baik organisasi masyarakat (ormas) maupun organisasi kepemudaan. Termasuk Karangtaruna.

"Ormas maupun organisasi kepemudaan yang dibiayai anggaraan dari pemerintah, dalam melakukan kegiatan tidak boleh ada dukung mendukung calon tertentu. Termasuk Karang Taruna. Jika memang ada kucuran dana kesana, akan kita awasi," kata dia, Selasa (5/11/2019).

Harlina mengatakan, dalam melakukan fungsi pengawasan, Bawaslu Bantul sudah melakukan list siapa saja subjek yang harus dilakukan pengawasan.

Subjek pengawasan dalam Pilkada, kata dia, adalah setiap organisasi yang menggunakan anggaran negara, baik dari APBD, APBN maupun APBdes.

Termasuk organisasi yang menggunakan dana hibah ataupun dana hadiah yang bersumber dari pemerintah.

Menurutnya, dalam larangan yang diatur dalam UU Pilkada, tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye ataupun mendukung calon tertentu.

Sebab itu, Harlina mengaku segera menjalin koordinasi dengan Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) untuk meminta daftar, organisasi mana saja yang menggunakan anggaran pemerintah.

"Kalau daftar itu sudah ada. Kita akan masuk kesitu dan akan memberikan himbauan agar mereka netral dalam Pilkada," ujar dia.

KNPI Bantul harus netral

Harlina mengaku masih menunggu daftar organisasi mana saja yang dibiayai oleh negara.

Namun demikian, menurut dia, organisasi yang sudah dipastikan akan diberikan imbauan agar netral adalah KNPI (komite Nasional Pemuda Indonesia) Kabupaten Bantul.

"Yang jelas nanti akan kami berikan himbauan adalah KNPI, karena kita sudah tau persis bahwa KNPI ini diberikan anggaran dari APBN dan APBD. Dua sumber pendanaan negara," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPD KNPI Bantul, M Farid Hadiyanto, mengatakan dalam menyongsong pilkada Bantul, sikap KNPI sangat jelas, bertindak berdasar dengan AD/ART dan langkah organisasi.

Pihaknya akan tetap netral dan tidak ada dukung-mendukung calon.

Meskipun, kata Farid, di dalam anggota KNPI Bantul sendiri saat ini terdapat sejumlah relawan tim pendukung dari salah satu bakal calon yang akan maju di Pilkada Bantul 2020 mendatang.

"Saya kira itu wajar-wajar saja. Tetapi atas nama KNPI Bantul, netralitas tetap akan kita prioritaskan," kata dia. (*)

Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved