Ada Bandara di Kulon Progo, Warga Enggan Ikut Transmigrasi

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Kuota peserta program transmigrasi untuk tahun 2019 ini di Kulon Progo belum sepenuhnya terisi.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulon Progo menduga hal itu disebabkan kemajuan pembangunan Kulon Progo seiring adanya Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di Temon.

Kulon Progo pada program transmigrasi 2019 ini mendapat jatah kuota 15 kepala keluarga.

Lokasi tujuan transmigrasi yang tersedia antara lain Pulau Sulawesi di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah (4 KK), Kabupaten Konawe (4 KK), dan Kabupaten Muna (3 KK), serta Pulau Sumatera di Kabupaten Siemelue, Aceh (4 KK).

• Wujudkan Kesehatan Mental, Masyarakat Kulon Progo Dukung Program Bangkit Jiwa

Dari empat lokasi itu, kuota hanya terpenuhi untuk Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Muna.

Rombongan trasmigran menuju Muna sudah diberangkatkan beberapa waktu lalu sedangkan tujuan Mamuju Tengah direncanakan berangkan pada November ini.

Adapun untuk tujuan Konawe dan Siemelue belum terpenuhi kuota pendaftarnya.

Kepala Bidang Transmigrasi, Disnakertrans Kilon Progo, Heri Widada mengatakan, belum terpenuhinya kuota transmigrasi di 2019 ini melunturkan predikat Kulon Progo sebagai satu di antara 'gudang' peserta transmigrasi asal DIY.

Pihaknya menduga berkurangnya minat warga untuk menjadi peserta transmigrasi karena perkembangan Kulon Progo dengan dibangunnya Bandara YIA.

"Sangat mungkin karena adanya bandara, pengembangan obyek wisata dan pembangunan infrastruktur di desa-desa. Warga jadi enggan transmigrasi," kata Heri, Minggu (3/11/2019).

• Yatiman, Warga Lanjut Usia Berkebutuhan Khusus yang Tinggal di Rumah Batu di Kulonprogo

Faktor lain yang bisa jadi penyebabnya adalah perkara lokasi tujuan transmigrasi.

Menurut Heri, sebagian besar warga lebih berminat untuk bertransmigrasi ke Pulau Sumatera yang lebih murah transportasinya serta banyak sanak famili menetap di sana.

Ini berbeda jika dibandingkan dengan tujuan Sulawesi yang berjarak tempuh lebih lama serta cenderung belum banyak sanak keluarga yang lebih dulu menetap di pulau tersebut.

Heri mengatakan, pihaknya sudah seoptimal mungkin mensosialisasikan program transmigrasi kepada masyarakat di wilayah kantong-kantong kemiskinan maupun area rawan bencana.

Secara rutin sosialisasi dilakukan melalui forum Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).