Nasional

KKP: Sektor Kelautan dan Perikanan Harus Jadi Prioritas Pembangunan di Daerah

Pedoman itu bisa ditelaah pemerintah DIY dalam pengelolaan potensi kemaritimannya.

KKP: Sektor Kelautan dan Perikanan Harus Jadi Prioritas Pembangunan di Daerah
TRIBUNJOGJA.COM / Wahyu Setiawan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi perizinan bidang pengelolaan ruang laut di Hotel Mercure Yogyakarta yang diikuti 120 peserta dsri berbagai stakeholder, Selasa (29/10/2019) 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Direktur Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Suharyanto menyatakan saat ini, pemanfaatan ruang laut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pedoman itu bisa ditelaah pemerintah DIY dalam pengelolaan potensi kemaritimannya.

Izin Lokasi Perairan itu diatur pemberiannya oleh menteri atau gubernur berdasarkan alokasi ruang yang terdapat pada Rencana Zonasi.

KKP Sosialisasikan Pengelolaan Ruang Laut di DIY, 0-12 Mil Jadi Kewenangan Pemda

"Permohonan Izin Lokasi Perairan sekarang sudah sangat mudah. Pelaku usaha yang sudah mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) tinggal menyampaikan persyaratan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) KKP, dan dalam jangka waktu 10 hari sudah ada jawaban ditolak atau diterima permohonan tersebut," ujar Suharyanto di sela paparan sosialisasi Perizinan Bidang Pengelolaan Ruang Laut di Hotel Mercure Yogyakarta Selasa, (29/10/2019).

Suharyanto menjelaskan diterbitkannya peraturan menteri ini menjadi bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pemerintah dalam hal ini KKP memberikan juga fasilitasi perizinan untuk masyarakat lokal sebagai upaya perlindungan terhadap kegiatan masyarakat tersebut.

Detik-detik Edhy Prabowo Gantikan Susi Pudjiastuti Seisi KKP Jadi Hening, Nggak Suka Sama Saya?

Fasilitasi pemberian izin lokasi perairan untuk masyarakat lokal pada kegiatan perikanan tangkap dengan alat penangkap ikan statis, perikanan budidaya menetap, wisata bahari dan permukiman diatas air.

Untuk alokasi ruang dalam pemanfaatan umum yang menjadi kewenangan gubernur berdasarkan peraturan daerah tentang rencana zonasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Untuk wilayah perairan laut sampai dengan 2 mil laut diutamakan untuk kawasan konservasi, ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan laut, petambak garam kecil, wisata bahari berkelanjutan dan infrastruktur publik.

Dalam forum ini dihadiri oleh 120 peserta dari elemen pemerintah pusat, daerah, civitas akademika universitas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pelaku usaha swasta.

"Kementerian KKP fokus untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, mau tak mau harus dimulai dulu dengan menjadikan Indonesia sebagai negara yang dapat memanfaatkan laut secara mandiri dan bertanggung jawab," tutupnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Wahyu Setiawan Nugroho
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved