Hari-hari Terakhir Susi Pudjiastuti Sebelum Digantikan Waketum Gerindra Edhy Prabowo

TRIBUNJOGJA.COM - Politisi Partai Gerindra Edhy Prabowo resmi menggantikan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Pengumuman disampaikan oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (23/10/2019).

"Urusan ikan, industri perikanan, wisata maritim, wilayahnya ada dibawah beliau," ucap Presiden saat mengumumkan nama Edhy sebagai Menteri KKP.

Beberapa hari terakhir, nama Susi Pudjiastuti memang dikabarkan tak masuk dalam Kabinet Indonesia Maju.

Ia tak tampak dalam jajaran calon menteri yang dipanggil ke Istana.

Sebelum dilaksanakan pengumuman, linimasa twitter diramaikan dengan tagar #WeWantSusi dan #BuSusi yang sebagian besar berisi harapan publik agar Susi Pudjiastuti kembali dipercaya di periode kedua 2019 - 2024.

Adapun Edhy Prabowo pernah menjadi anggota DPR selama tiga periode.

Kemudian Edhy juga sempat menjadi ketua Komisi IV DPR pada periode keanggotaan 2014-2019.

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 membidangi pertanian, kehutanan, maritim atau kelautan dan perikanan, serta pangan.

Keinginan Susi di Penghujung Masa Jabatan

Susi Pudjiastuti ternyata masih memiliki banyak keinginan besar di akhir masa jabatannya pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Salah satunya yakni membuat monumen dari kapal penangkap ikan ilegal yang ditangkap oleh Satuan Tugas (Satgas) anti Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing atau Satgas 115.

"Kami ingin juga punya monumen yang bisa mengingatkan bahwa ini salah satu bukti Satgas bekerja menjaga laut," ujarnya saat menutup Rapat Koordinasi Nasional Satgas 115, Jalarta, sebagaimana dilansir kompas.com Kamis (19/9/2019).

"Dan orang tahu kapal illegal fishing itu seperti apa, jangan hanya orang TNI Angkatan Laut dan PSDKP saja yang tahu," sambung dia.

Susi menilai, monumen dari kapal pelaku illegal fishing perlu dibangun sebagai bukti perlawanan terhadap praktik illegal fishing.

Selain itu, monumen itu juga sekaligus akan mengingatkan banyak orang, termasuk generasi yang akan sadar tentang bahaya praktik Illegal fishing bagi sumberdaya laut Indonesia.

"Juga meningkatkan kewaspadaan baik di dalam dan di perbatasan karena itu yang akan bisa memastikan SDA ini tetap milik kita dan kedaulatan laut tetap ada di tangan kita," kata dia.

Kebijakan Susi Patut Ditiru

Pada Selasa (22/10/2019) lalu, Susi Pudjiastuti sudah tidak tampak dalam acara yang digelar oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Begitu pun acara yang diselenggarakan KKP beberapa hari terakhir. Susi tidak lagi muncul pada acara-acara itu.

Kondisi ini disebabkan telah berakhirnya masa jabatan Susi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) di Kabinet Kerja Jilid 1 Presiden Joko Widodo.

Adapun acara Seminar Nasional Riset dan Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan & Perikanan dibuka oleh Sekretaris Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Maman Hermawan.

Selain membuka acara, Maman juga menyampaikan kesan selama Menteri Susi mengemban tugas di Kabinet Kerja Jilid 1 Periode 2014-2019 kepada awak media.

Dia bilang, banyak sekali gebrakan yang dimunculkan Susi untuk menjaga kelanjutan sumber daya perikanan dengan memberantas Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing (IUU Fishing).

"Kinerja Bu Susi selama ini luar biasa, banyak gebrakan. Kita harus akui bahwa Bu Susi secara riil memperjuangkan bagaimana menjaga kelanjutan sumber daya," kata Sekretaris BRSDM KKP Maman Hermawan di Jakarta, sebagaimana dilansir kompas.com Selasa (22/10/2019).

"Semua kerisauan dan kegelisahan di mana sumber daya ikan terbatas, kapal-kapal asing dipangkas. Saya kira dalam hal-hal seperti itu luar biasa," imbuhnya.

Maman mengatakan, kebijakan-kebijakan yang telah diambil Susi perlu dipertahankan di pemerintahan berikutnya. Sebab terbukti pemberantasan IUU Fishing yang dilakukan Susi justru diikuti negara lain.

"Walaupun beberapa negara menjadi korban, pada akhirnya diakui bahwa ini hebat juga. Ada cerita dulu negara lain kekurangan bahan baku, itu benar. Jadi selama ini mereka nangkap ilegal (dari Indonesia)," ucap Maman.

Tidak hanya itu, kebijakan dan ketegasan Susi juga bisa dicontoh oleh internal KKP. Begitu pun dunia dalam menjaga laut yang bersih dan berkelanjutan.

"Bisa jadi contoh. Karena (kebijakan) Bu Susi proper di tingkat dunia. Sering diundang ke high level panel di bidang IUUF untuk clean ocean. Ke Chili, ke Peru. Itu karena kebijakannya diperhitungkan," ungkapnya.

Adapun saat ini, Presiden Jokowi telah rampung menyusun Kabinet Indonesia Maju. Susi Pudjiastuti secara resmi telah digantikan posisinya oleh Adhy Prabowo. (*)