DPR Sahkan Revisi UU KPK

Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

DPR Sahkan Revisi UU KPK
Tribun Jogja/Andreas Desca
Advokat Yogyakarta saat melakukan orasi menolak RUU KPK di depan Gedung DPRD Provinsi DIY, Senin (16/9/2019) 

TRIBUNJOGJA.COM - Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna pada Selasa (17/9/2019).

Sebelumnya Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, pimpinan DPR telah selesai menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Supratman mengatakan, pimpinan DPR sepakat revisi UU KPK dibawa ke rapat paripurna, Selasa (17/9/2019) atau hari ini untuk diambil keputusan pada tingkat II.

"Pagi ini tadi sudah selesai di-Bamus-kan (revisi UU KPK) dan disepakati untuk dibawa ke paripurna pada pagi hari ini," ucap Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

 Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "DPR Sahkan UU KPK Hasil Revisi"

Editor: ribut raharjo
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved