Nasional

Mahfud MD Singgung Setiap Rancangan Undang-Undang Harus Dilaksanakan dalam Asas Kerterbukaan

Mahfud MD menjelaskan bahwa semua pihak memang menginginkan KPK yang kuat, baik itu Presiden maupun masyarakat sipil.

Mahfud MD Singgung Setiap Rancangan Undang-Undang Harus Dilaksanakan dalam Asas Kerterbukaan
TRIBUNJOGJA.COM / Andreas Desca Budi Gunawan
Mahfud MD Singgung Setiap Rancangan Undang-Undang Harus Dilaksanakan dalam Asas Kerterbukaan 

Laporan Reporter Tribunjogja.com, Andreas Desca Budi Gunawan

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Terkait dengan akan dilaksanakan pembahasan Revisi Undang-Undang KPK oleh DPR RI, Mahfud MD, Minggu (15/9/2019) angkat bicara mengenai hal tersebut.

Dalam keterangan yang diberikannya di sela reuni FH UII angkatan 78, Mahfud MD menjelaskan bahwa semua pihak memang menginginkan KPK yang kuat, baik itu Presiden maupun masyarakat sipil.

"Saya tahu, semua ingin KPK kuat. Presiden mengatakan ingin menguatkan KPK dan pihak yang menentang perubahan juga ingin KPK kuat. Nah itu kan tinggal diskusinya, yang dimaksudkan menguatkan itu konsep versi presiden atau konsep masyarakat sipil," tuturnya.

Uniknya Sego Penggel Khas Kebumen di Watoe Gajah

Mahfud MD juga mengatakan karena kita Negara demokrasi harusnya dipertemukan melalui proses pembahasan yang terbuka.

"Sejak awal saya mengatakan bahwa menurut pasal 5 UU No 12 Tahun 2011 dan pasal 96 UU No 12 th 2011, setiap rancangan Undang-Undang harus dibahas berdasarkan asas kerterbukaan," jelasnya.

Ia menambahkan mengenai apa itu asas kerterbukaan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang.

"Dalam Undang-Undang tadi dijelaskan bahwa setiap pembahasan rancangan Undang-Undang harus berdasarkan asas kerterbukaan, yakni mendengarkan pendapat rakyat melalui public hearing. Misalnya kunjungan, studi ke berbagai Universitas, jadi ada rapat-rapat tertentu," imbuhnya.

Soal Polemik KPK, PUKAT UGM Sebut Sudah Waktunya Presiden Tunjukkan Sikap

Mahfud MD juga menekankan untuk tidak bersifat fatalis.

"Jangan sampai muncul sikap fatalis. Kita harus bisa mengambil apa yang tersisa dari keputusan itu dan memperjuangkannya, jangan malah dibuang semua. Walaupun keputusan politik memutuskan seperti itu, kita harus menaatinya. Itulah yang terbaik dari yang telah diperjuangkan, jangan malah mengajak bubarkan KPK. Itu gak boleh, itu fatalis," tegasnya.

"Memang Negara harus mengambil keputusan, karena itulah fungsi otoritas Negara. Mengambil keputusan ataupun kebijakan jika terjadi perbedaan. Dan kita harus jaga keutuhan Negara ini dengan tunduk terhadap keputusan yang ada. Namun dalam prosesnya pun harus terbuka terhadap setiap masukan. Jadi seluruh program yang diputuskan akan menjadi milik bersama," pungkasnya. (*)

Penulis: Andreas Desca
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved