Jaringan Anti Korupsi Yogyakarta Ingin Proses Seleksi Calom Pimpinan KPK Berlangsung Transparan

Laporan Reporter Tribun Jogja, Andreas Desca Budi Gunawan

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Jaringan Anti Korupsi Yogyakarta mengeluarkan sikap dan gagasan terkait proses seleksi calon pimpinan KPK yang saat ini sudah memasuki uji publik.

Penyampaian sikap ini digelar di Kantor PP Muhammadiyah, Jumat (30/8/2019), yang juga dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dan LSM.

Tokoh yang hadir dalam kegiatan ini yakni Krisno Raharja Majelis Hukum PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas mantan pimpinan KPK, Fathul Wahid Rektor UII dan Rimawan Pradityo Dosen FEB UGM.

Mereka menyoroti mengenai proses seleksi calon pimpinan KPK yang dinilai sangat jauh dari kata transparan.

Menurut Krisno Raharja selaku Majelis Hukum PP Muhammadiyah, seleksi terhadap 20 nama calon yang KPK yang saat ini telah memasuki uji publik dilaksanakan secara kurang transparan.

"Proses seleksi kemarin dinilai mengabaikan berbagai aspek, bahkan usulan dari masyarakat juga tidak dilakukan. Ada beberapa calon yang rekam jejaknya cukup buruk bahkan sampai menghalangi kinerja KPK pada periode sebelumnya," tuturnya.

Mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas juga menyampaikan hal serupa.

"Proses seleksi yang dilakukan syarat dengan yang namanya intransparansi, masyarakat pun tidak dilitbatkan. Jadi hasil seleksi memang kurang kredibel," ujarnya.

"Kita ingin KPK tetap independen, jadi sebaiknya proses seleksi ditinjau ulang. Presiden harus benar-benar mempertimbangkan hal itu," pungkasnya. (*)