Bisnis

HIPMI DIY Tolak Kenaikan 100% Iuran BPJS

Menurut Teddy, kenaikan iuran BPJS ini bertolak belakang dengan program Presiden Jokowi yang ingin mengembangkan SDM yang sehat dan unggul.

HIPMI DIY Tolak Kenaikan 100% Iuran BPJS
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Victor Mahrizal

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kenaikan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat, yang akan mulai berlaku pada 1 September 2019 menuai sorotan dari kalangan pelaku pengusaha.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) DIY, Teddy Ghani Karim mengatakan, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, semestinya mempunyai pertimbangan dan kalkulasi yang matang, jangan hanya karena pemerintah merasa defisit penerimaan iuran BPJS, lantas masyarakat di korbankan dengan membebani menaikan iuran. 

Palette X Wardah: Tutorial Make Up ke Kondangan yang Antiribet

"Bagi kami pelaku usaha, kebijakan tersebut sangat tidak populis dan menambah beban biaya perusahaan, sementara beban pengusaha itu sudah sangat banyak sekali. Harusnya pemerintah mengevaluasi terkait pembayaran iuran dan pelayanan BPJS kepada masyarakat bukan malah justru menaikan iuran," kata Teddy pada Tribunjogja.com, Jumat (30/8/2019).

"Walaupun misalnya kami terpaksa mengikuti kebijakan tersebut maka ujung-ujungnya karyawan yang akan menanggung bebannya karena pengusaha pasti memotong gaji karyawan untuk menutup kenaikan iuran BPJS tersebut, kan kasihan masyarakat," imbuhnya.

Menurut Teddy, kenaikan iuran BPJS ini juga benar-benar bertolak belakang dengan program Presiden Jokowi yang ingin mengembangkan SDM yang sehat dan unggul.

Ia melanjutkan, mestinya solusinya biaya infrastruktur dialokasikan sebagian untuk kepentingan kesehatan masyarakat, bukan mengambil jalan pintas menaikan iuran dengan dalil untuk meningkatkan pelayanan.(*)

Penulis: vim
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved