Jawa

Non-prosedural, Ratusan Permohonan Paspor di Jawa Tengah Ditolak

Ratusan permohonan paspor ditolak oleh Kantor Imigrasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah pada tahun 2019 ini.

Non-prosedural, Ratusan Permohonan Paspor di Jawa Tengah Ditolak
Istimewa
Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Ramli HS, memberikan keterangan kepada wartawan usai Kegiatan Penyebaran Informasi peran Imigrasi dalam pencegahan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja secara nonprosedural dan kaitannya dengan tindak pidana perdagangan orang di Hotel Atria, Kota Magelang, Selasa (20/8/2019). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Ratusan permohonan paspor ditolak oleh Kantor Imigrasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah pada tahun 2019 ini.

Paspor-paspor ini terindikasi non-prosedural.

Para pemohon ingin menggunakan paspor untun pergi ke luar negeri untuk bekerja tetapi tak sesuai aturan.

Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Ramli HS, mengungkapkan sejak Januari 2019 hingga bulan ini, Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah, menolak sebanyak 171 permohonan paspor.

"Jumlah ini lebih banyak pada tahun 2018, kurang lebih 459 permohonan yang ditolak karena mereka terindikasi akan ke luar negeri bekerja secara non-prosedural," ujar Ramli, seusai Kegiatan Penyebaran Informasi peran Imigrasi dalam pencegahan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja secara nonprosedural dan kaitannya dengan tindak pidana perdagangan orang di Hotel Atria, Kota Magelang, Selasa (20/8/2019).

Ramli mengatakan, permohonan paspor itu tak begitu saja ditolak.

Para penerima paspor ditolak dan diminta melengkapi berkas-berkasnya terlebih dulu.

Permohonan paspornya ditunda dan diberi waktu untuk memperbaiki, tetapi mereka tak kembali lagi.

Inilah Paspor Sakti yang Hanya Dimiliki 500 Orang di Dunia

"Kita tunda permohonannya karena alasan misalnya mau bekerja, tetapi dia tidak melalui mekanisme pengiriman yang legal. Kita minta untuk datang ke BP3TKI, urus bagaimana mekanisme yang legal,” kata Ramli.

Halaman
12
Penulis: rfk
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved