Tambak Udang Ilegal Juga Muncul di Panjatan

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Tambak udang ilegal tak hanya ada di kawasan pantai selatan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) melainkan juga muncul di wilayah Kecamatan Panjatan.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memastikan akan menutup pintu bantuan dan fasilitasi terhadap para petambak yang nekat beroperasi di luar zona peruntukkan budidaya.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kulon Progo menyebutkan, sesuai Rencana Tata Ruang dan WIlayah (RTRW) setempat, kawasan budidaya perikanan air payau hanya ada di Desa Banaran (Kecamatan Galur) dan Desa Jangkaran (Temon).

• Palette: Tips Merawat Wajah Saat Musim Panas

Adapun dari pemetaan yang dilakukan, dinas mencatat ada sekitar 290 petak tambak udang ilegal di kawasan Panjatan dan 245 kolam tambak di selatan YIA.

Kepala DKP Kulon Progo, Sudarna menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan bantuan maupun fasilitasi budidaya dalam bentuk apapun untuk tambak yang berada di luar zonasi peruntukan.

Termasuk, tidak memberikan surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Singkat kata, pemerintah lepas tangan dan tak memberikan fasilitasi apapun terhadap petambak udang ilegal.

"Pemerintah tidak akan memberikan apapun, bantuan atau lainnya. Termasuk surat rekomendasi BBM,"kata Sudarna pada Tribunjogja.com, Minggu (4/8/2019).

Hal sebaliknya menurutnya justru akan didapatkan oleh petambak yang membudidayakan udang sesuai wilayah zonasi yang telah ditentukan.

• Giripeni Expo Kenalkan Potensi dari 8 Pedukuhan di Kulon Progo

Surat izin rekomendasi memperoleh BBM di SPBU bisa dengan mudah diberikan pemeritnah selain juga ada bantuan dan fasilitas program lainnya.

Bahkan, DKP juga tengah mengsusulkan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal dan saluran irigasi di lingkungan tambak sesuai zonasi.

Hal ini untuk menunjang program budidaya yang dilakukan petambak.

Kepala Bidang Pembudidayaan Ikan, DKP Kulon Progo, Leo Handaka mengatakan jumlah tambak udang di Panjatan cenderung bertambah setiap tahun.

Jika dulunya hanya ada sekitar 180 petak tambak kini meningkat jadi sekitar 290 kolam.

Ia memastikan DKP dalam hal ini tidak melakukan pembiaran atas kondisi tersebut. Sosialisasi non formal sebetulnya sudah beberapa kali diberikan kepada petambak namun belum membuahkan hasil.

"Mereka hampir tidak pernah meminta rekomendasi pembelian BBM karena pasti tidak diturunkan lantaran tambaknya di luar zona,"kata Leo.(*)